Idrus minta Agung tidak usah grasak grusuk cari pengganti Setnov
Idrus meminta agar Agung menghormati aturan sesuai putusan PTUN mengenai kepengurusan Golkar.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham meminta Ketua Umum Golkar hasil munas Jakarta, Agung Laksono mengikuti aturan menyusul sosok pengganti kader partai beringin sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto yang lengser. Idrus meminta agar Agung menghormati aturan sesuai putusan PTUN mengenai kepengurusan Golkar.
"Mari kita ikuti sistem itu. Kalau misalkan Pak Agung mau mengajukan, dalam kapasitas apa? masa telah memutuskan yang memperkuat putusan PTUN, yang berarti telah mencabut surat keputusan Menkum HAM tentang pengesahan pendaftaran pengurus Ancol. Saya kira demikian, ndak usahlah kita grasak grusuk lagi mau ini seakan-akan kita yang berkuasa," kata Idrus di kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (17/12).
Idrus meminta mundurnya Setya Novanto sebagai ketua DPR itu dijadikan pelajaran bagi elite Golkar. Idrus mau momen ini malah dijadikan elit Golkar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan partai.
"Kalau kita semua, elit-elit partai Golkar masih saja mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai aturan, kasihan Golkar. Tadi saya bicara dengan bapak Jusuf Kalla, bagaimana agar supaya momentum ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita. caranya bagaimana, kita bicarakan bersama," ujar dia.
Mengenai wacana kocok ulang pimpinan DPR, Idrus pun meminta agar hal itu diselaraskan dengan aturan yang berlaku. Idrus menyarankan agar hukum dijadikan kendali terhadap seluruth sistem kehidupan bangsa.
"Jangan lagi kita terbiasa mengelola bangsa ini tidak bedasarkan pada aturan. kita harus taat asas. apa kata aturan, itu baru. Jangan kita berpikir kuasai bangsa. Kalau pikir kuasai bangsa, boleh jadi kita halalkan segala cara yang penting diperoleh. Kalau pikir tentang bangsa maka kita taat asas dan sistem. Dengan cara itu ada keyakinan bangsa maju ke depan. Kalau berpikir menguasai maka kelompok yang ada cenderung bersaing tidak sehat. Kapan kita membangun? Gilirannya Indonesia akan tertinggal baik secara ekonomi," tandasnya.
Baca juga:
Jeep Commander mewah milik Setya Novanto
Kejagung pastikan usut tuntas kasus 'Papa Minta Saham'
Kursi Ketua DPR kosong, Politisi Golkar sebut 'jangan main MD3 lagi'
Idrus Marham minta keputusan mundur Setya Novanto diapresiasi
Mundur, Setya Novanto belum kemasi barang di ruang ketua DPR
Ruhut sebut jika Setnov diberi sanksi berat Panel bisa masuk angin
Setnov mundur, Agung Laksono ingin kocok ulang pimpinan DPR
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.