Ini celah aturan yang bikin anggota DPR rajin bolos
Tidak ada sanksi yang tegas bagi anggota DPR yang kerap membolos.
Badan Kehormatan (BK) DPR merilis data-data anggota DPR termasuk pimpinan yang tingkat kehadirannya di bawah 50 persen. Banyaknya anggota yang kerap bolos tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas. Fraksi pun kerap membela anggotanya yang suka bolos.
Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri mengungkapkan, ada celah dalam aturan yang menjadi penyubur bagi anggota DPR absen dalam berbagai rapat paripurna dan alat kelengkapan DPR.
"Pertama, tidak seriusnya fraksi dan tentunya parpol melakukan evaluasi kinerja anggotanya dan kewajiban menyampaikan kepada publik paling sedikit satu kali dalam satu tahun sidang sebagaimana diperintahkan Pasal 80 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 18 ayat (6) Tata Tertib DPR," kata Ronald kepada merdeka.com, Kamis (16/5).
Selain itu, berdasarkan pengamatan Ronald, alasan lain yang membikin anggota DPR rajin bolos adalah, masih ditemukannya rapat-rapat DPR terutama yang berlangsung di berbagai alat kelengkapan, dilakukan secara tertutup dan manajemennya tidak terkelola secara baik oleh Setjen DPR.
"Di saat dua faktor penyebab di atas masih muncul secara terus menerus, DPR belum menemukan dan memformulasikan mekanisme pengambilan keputusan yang mengharuskan mereka konsisten hadir serta keputusan yang diberikan berpengaruh signifikan dan mengikat," ujarnya.
Berbeda dengan parlemen di negara lain, Ronald mengatakan, DPR tidak mengenal voting days yang akan melibatkan seluruh anggota DPR untuk hadir memberikan suaranya dalam pengambilan suatu keputusan misalnya terkait rancangan undang-undang.
"Saat ini, proses pengambilan keputusan terhadap misalkan suatu materi RUU hanya didasarkan pada pandangan atau sikap fraksi. Dengan demikian, anggota DPR merasa keberadaan mereka dalam rapat tidak penting dan relevan," pungkas Ronald.
Baca juga:
Cerita Sutan Bhatoegana tidur saat pimpin rapat
Sutan: Rapat main game wajar daripada nonton film porno
7 Perilaku buruk anggota DPR yang tak patut dicontoh
Semua pimpinan DPR juga malas ngantor?
Usai libur sebulan, 233 anggota DPR bolos
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Di mana BPR/BPRS biasanya berada? Industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR dan BPRS masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.
-
Kapan DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.