Ini tiga faktor berpontensi buat Pilkada 2018 berlangsung 'panas' versi KPU
Dalam faktor pemilih, Pilkada 2018 mencapai rekor pemilih terbanyak. Perkiraan KPU, data untuk pemilihan Presiden 2019 mencapai 197 juta pemilih. Sedangkan Pilkada 2018 tercatat mencapai 158 juta orang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, menjabarkan ada tiga faktor pemicu potensi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Dari segi kontestasi, Pilkada 2018 memiliki potensi persaingan yang sangat tinggi lantaran berdekatan dengan Pilpres 2019.
Dalam faktor pemilih, Pilkada 2018 mencapai rekor pemilih terbanyak. Perkiraan KPU, data untuk pemilihan Presiden 2019 mencapai 197 juta pemilih. Sedangkan Pilkada 2018 tercatat mencapai 158 juta orang.
"158 Juta pemilih itu diperebutkan di 2018. Itu artinya hampir 80 persen total pemilih nasional akan diperebutkan dari Pemilu 2018," ungkap Ketua KPU RI Arief Budiman saat diskusi publik Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
Perputaran uang pada pilkada serentak mendatang juga sangat besar. Totalnya Rp 11.9 triliun. Itupun baru anggaran untuk KPU. Belum mencatat dana yang dianggarkan kepada Bawaslu, Polri, TNI, maupun para kandidat.
"Karena kompetisinya sangat ketat, uang yang terlibat banyak, jumlah pemilih yang diperebutkan banyak, maka kompetisi ini akan berlangsung sangat ketat makanya KPU sangat berhati-hati betul," tutur Arief.
Faktor terakhir adalah KPU sendiri sebagai pihak penyelenggara. Pada pilkada serentak, banyak anggota KPU yang masa jabatannya habis. Lebih lagi bertepatan pada pemungutan suara. Berdasarkan undang-undang yang mengatur sekarang, tidak bisa dilakukan masa perpanjangan waktu. Sedangkan, harus dilakukan perekrutan kembali.
"Peserta dalam proses rekrutmen ada upaya 'cawe-cawe'," kata Arief.
Sementara itu, Direktur Rumah Bebas Konflik (Rubik), Abdul Ghofur, setuju dengan paparan Arief. Faktor yang sama, menurutnya, menjadi pemicu konflik lantaran dekat dengan Pilpres 2019. Dia memandang Pilkada 2018 ini berpotensi menjadi batu loncatan untuk 2019. Bahkan ditambah dengan duplikasi konflik yang terjadi di 2017 lalu, khususnya pilkada DKI Jakarta.
"Bahwa stepping stone, batu loncatan mencapai target lebih besar lebih spesifik pilpres," ucapnya.
Baca juga:
Deretan mantan anak buah Jokowi di kabinet coba peruntungan di Pilkada
Wali Kota Irwansyah & Giri Kiemas masuk penjaringan Cagub Sumsel dari PDIP
Wapres JK sebut dalam sejarah Indonesia enggak ada Pilkada rusuh
Polisi akan kerahkan 7.000 personel untuk amankan Pilkada Papua
Survei SMRC: Ridwan Kamil 34,1%, Deddy Mizwar 15,5%, Dedi Mulyadi 5,6%
Jelang Pilkada serentak, Megawati minta kader jaga solidaritas partai
Mendagri sudah kantongi peta daerah rawan konflik di Pilkada 2018
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).