Janji Hapus Pajak Sepeda Motor, Politisi PKS Klaim Wujud Pro Rakyat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila menang Pemilu 2019. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alyuddin mengatakan, sikap tersebut adalah bentuk keberpihakannya terhadap rakyat.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila menang Pemilu 2019. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alyuddin mengatakan, sikap tersebut adalah bentuk keberpihakannya terhadap rakyat.
"Iya PKS menjanjikan jika mendapat dukungan rakyat, kami akan menghapus pajak sepeda motor roda dua yang merupakan wujud keberpihakan PKS kepada rakyat, karena motor sudah menjadi alat produksi di desa maupun di kota," kata Suhud ketika dihubungi, Senin (26/11).
-
Kapan Jalur Pantura Jawa Barat mulai ramai pemudik motor? Sudah Ada Beberapa yang Mudik Saat kreator tersebut melalui Jalur Pantura, beberapa pemudik mulai terlihat di satu pekan jelang lebaran. Mereka sudah mulai pulang ke kampung halaman denga menggunakan sepeda motor.
-
Kapan Pegi Setiawan menerima hadiah sepeda motor? Pegi menerima langsung sepeda motor yang diberikan pada Minggu (14/7).
-
Di mana sekte pemuja sepeda motor berada? Gerakan spiritual ini bermula di Desa Chotila, Rajasthan, India, di mana para penduduk bikin kuil untuk sepeda motor dan pemiliknya yang tewas bernama Om Banna.
-
Kapan lelang motor Omesh berakhir? Setelah nungguin sekitar 4 hari, akhirnya ada yang menang lelang dengan harga Rp 300 juta.
-
Kapan pencurian motor itu terjadi? Peristiwa itu sebenarnya telah terjadi pada 16 Oktober 2020.Namun pelaku JM baru tertangkap di rumahnya setelah tiga tahun hidup di kebun untuk menghindari polisi.
Suhud berpendapat, selama ini pemotongan pajak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya seperti tax amnesty dan lain-lain. Karena itu PKS menginginkan agar rakyat kecil ikut menikmati penghapusan pajak.
"Harusnya pemerintah daerah (pemda) tidak membebankan kepada rakyat kecil," ujar Suhud.
Dia memprediksi tidak akan ada kenaikan jumlah kendaraan jika nantinya Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak ini resmi berlaku.
"Kenaikan jumlah kendaraan bukan karena penghapusan pajak, tetapi justru lebih besar disebabkan DP nol persen untuk pembelian sepeda motor," paparnya.
Suhud meyakini pengurangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mungkin terjadi karena imbas penghapusan pajak sepeda motor ini tidak terlalu signifikan. Menurutnya, ini bisa ditutup dari pendapatan daerah.
Baca juga:
PKS akan Hapus Pajak Motor, Gubernur Sumbar Dilema
Fahri Soal PKS Mau Hapus Pajak Kendaraan dan SIM Seumur Hidup: Ini Gak Ada Risetnya
Bertarung Raup Suara di Kandang Lawan
Jokowi Mau Tabok Penyebar Isu PKI, PKS bilang 'Kasihan Presiden Curhat'
Jokowi Mau Tabok Penyebar Isu PKI, PKS Nilai Cuma Gimmick Alihkan Isu
PKS: Gaji Guru Rp 20 Juta Usulan Pribadi Mardani Ali Sera
PKS Soal Tukang Ojek: Ini Bentuk Kekhawatiran Pak Prabowo