Jatah menteri NasDem dikurangi satu, PDIP ditambah
Surya Paloh tak masalah jatah menteri NasDem dikurangi satu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri baru di kabinet kerja periode 2014-2019. Dalam komposisi ini, Jokowi menarik satu jatah menteri dari NasDem dan menambah satu menteri dari PDIP.
Jokowi mengganti Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang juga kader Partai NasDem. Tedjo digantikan oleh mantan Politikus Golkar Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala staf kepresidenan.
Sementara untuk jatah PDIP, Jokowi menunjuk Pramono Anung untuk duduk di kursi sekretaris kabinet, menggantikan Andi Widjajanto. Total kursi menteri PDIP kini lima di kabinet kerja.
Jatah menteri bagi NasDem memang sempat ramai dibahas saat Jokowi mengumumkan kabinet kerja akhir Oktober 2014 lalu. Dengan jumlah kursi yang tidak terlalu banyak, NasDem dinilai terlalu banyak mendapatkan jatah kursi. NasDem dapat tiga jatah kursi menteri ditambah satu jabatan Jaksa Agung.
Menanggapi dikuranginya jatah satu kursi menteri, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengaku tidak masalah. Menurut dia, pergantian ini dilakukan untuk memperkuat kerja pemerintahan ke depan semakin baik.
"Yang penting kita outputnya, bagaimana kinerja kabinet kerja bisa berjalan lebih baik," kata Surya Paloh saat menghadiri acara pelantikan menteri kabinet kerja baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8).
Seperti diketahui, ada empat wajah baru yang mengisi Kabinet Kerja Jokowi. Mereka adalah Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.
Sedangkan dua nama lainnya wajah lama yang berganti posisi jabatan. Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam dan Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas.
Pelantikan 5 menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/P/2015 tentang penggantian beberapa menteri periode 2014-2015. Sedangkan pelantikan Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.
Reshuffle Kabinet ini terbilang cepat untuk periode baru pemerintah. Mereka dilantik Oktober lalu, genap 10 bulan bekerja Jokowi mengganti sejumlah menteri kabinet kerja.
Sementara itu, Tedjo Edhy, Rachmat Gobel, Indroyono Susilo, Andi Widjajanto terusir dari kabinet.
Baca juga:
Misbakhun pertanyakan alasan Jokowi tunjuk Darmin jadi menko ekonomi
Pramono Anung, orang dekat Mega yang ditunjuk Jokowi jadi Seskab
Hanya 10 bulan menteri-menteri ini dipercaya Jokowi
Ini 5 menteri baru dan Seskab yang resmi dilantik Presiden Jokowi
Jelang pelantikan menteri baru, Megawati menuju Istana
Ini harapan Ketua DPR kepada menteri baru Jokowi
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.