Jelang Pilkada, dana bansos selalu rawan diselewengkan

Pola penyimpangan dana bansos buat kepentingan meraup suara selalu berulang saban pilkada.

Jelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan 9 Desember, banyak hal kerap disalahgunakan. Salah satunya dana bantuan sosial kerap menjadi celah penyelewengan.

Hal itu dibenarkan oleh pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro. Menurut dia, alih fungsi bantuan sosial ketika Pilkada buat mendongkrak perolehan suara sudah biasa.

"Banyak disalahgunakan karena sistem demokrasi Indonesia yang dimainkan oleh banyak partai. Demokrasi banyak partai ini mendorong terjadinya praktik pengalihfungsian anggaran rakyat menjadi anggaran partai dan itu sudah," kata Siti dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, (14/11).

Menurut Siti, demokrasi di Indonesia belum bisa membangun partai politik. Sebab menurut dia, banyak partai politik merekrut kader sembarangan, tidak serius, dan bukan unggulan.

"Peran uang jadi sangat besar untuk berlangsungnya pesta demokrasi. Pasalnya biaya di luar kegiatan politik (non politic cost) jauh lebih besar ketimbang biaya politik itu sendiri. Kemudian, negara hanya mengalokasikan sedikit anggaran untuk partai politik," ujar Siti.

Siti menambahkan, Indonesia selalu mengulang perilaku negatif ini sejak lama.

"Praktik bancakan sosial bukan hanya terjadi 10, 20 tahun saja. Artinya ada pembiaran yang dilakukan sehingga akhirnya bantuan sosial menjadi bancakan sosial," tutup Siti.