Jelang Setahun Jokowi-Ma'ruf, Survei ASI Sebut 67,4% Publik Puas Kinerja Pemerintah
Jelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasaan publik yang mencapai 67,4 persen terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.
Jelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasaan publik yang mencapai 67,4 persen terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.
Survei ini, dilaksanakan pada 9-12 Juni 2020 di 34 provinsi di Indonesia dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Metode penarikan sampel Multistage Random Sampling. Jumlah responden 1000 responden dengan margin of error +/- 3.1% pada tingkat kepercayaan 95%.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Siapa yang bertemu dengan Wapres Maruf Amin? Wapres Ma'ruf Amin sempat bertemu dengan Duta Besar Regional untuk UNICEF Asia Timur dan Pasifik, Choi Siwon yang menjadi salah satu pembicara di ASEAN Business and Investment Summit usai acara ASEAN Business Awards (ABA) di Jakarta.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menunjuk Wapres Ma'ruf sebagai Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Kenapa Ma'ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Inpres Jalan Daerah? (Inpres Jalan Daerah) ini komitmen pemerintah mudah-mudahan ini dilanjutkan terus nanti oleh pemerintah yang akan datang. Komitmen ini, sebab ini kan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata, tidak hanya di pusat-pusat tapi juga di daerah-daerah," ujar dia, dikutip dari Antara.
Berdasarkan kategorisasi responden masyarakat dengan membandingkan karakteristik demografis (provinsi, gender, desa, kota, etnis, agama, dll). Dengan pertanyaan kepada Responden: 'Bagaimana penilaian Bapak, ibu, atau Saudara terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin?'
"Terkait kinerja pemerintahan, sebanyak 67,4 persen publik mengatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan sekitar 25,3 persen tidak puas sedangkan 7,3 persen tidak menjawab," sebut Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an pada keterangan hasil surveinya, Jumat (19/6).
Selanjutnya, dia mengatakan, secara umum publik mempersepsikan baik kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mengingat angkanya di atas 50%.
Sementara untuk hasil survei secara terpisah masing-masing, terkait kinerja Presiden Jokowi responden sebanyak 68,3 persen mengatakan puas, 25 persen tidak puas dan 6,7 persen tidak menjawab. Sedangkan untuk kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebanyak 59,5 publik menilai puas, 34,4 persen tidak puas, dan sisanya 6,1 persen tidak menjawab.
Survei Indikator 56,4 Persen Puas
Sebelumnya juga Survei Indikator Politik Indonesia telah memperlihatkan persepsi publik masih puas terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19. Pada survei Indikator Mei 2020, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 56,4 persen. Responden yang menyatakan tidak puas sebesar 31,3 persen.
Dibandingkan dengan survei Indikator pada Februari 2020, terjadi penurunan kepuasan masyarakat terhadap bagaimana pemerintah mengambil langkah kebijakan menghadapi pandemi Covid-19. Survei Februari 2020 ini dilakukan sebelum kasus Covid-19 mulai ramai di Indonesia.
Pada Februari 2020, tingkat kepuasan publik mencapai 70,8 persen. Sementara yang tidak puas hanya 11,6 persen.
"Kepuasan publik dengan langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran corona masih mayoritas, tapi menurun signifikan dibanding tiga bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan survei secara daring, Minggu (7/6).
(mdk/bal)