JK desak Setnov diganti, Dewan Pakar Golkar bilang 'bukan urusan luar DPP'
JK desak Setnov diganti, Dewan Pakar Golkar bilang 'bukan urusan luar DPP'. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendesak agar ada kepemimpinan baru di Partai Golkar. Hal ini merujuk pada hilangnya sang ketua umum Golkar Setya Novanto saat hendak dipanggil paksa oleh KPK pada Rabu (15/11) malam kemarin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendesak agar ada kepemimpinan baru di Partai Golkar. Hal ini merujuk pada hilangnya sang ketua umum Golkar Setya Novanto saat hendak dipanggil paksa oleh KPK pada Rabu (15/11) malam kemarin.
Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, perkara pergantian ketua umum adalah ranah DPD. Secara organisasi, pergantian ketua umum harus berdasarkan aspirasi DPP dan pengurus Golkar tingkat provinsi.
"Itu urusan DPP, bukan urusan luar DPP, kan DPP punya mekanisme sendiri," kata Firman saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (16/11).
Firman menolak jika dikatakan JK adalah orang luar dari Partai Golkar. Menurut dia, mekanisme di Golkar jelas soal pergantian ketua umum.
"Yang punya hak itukan DPP sama DPD I," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI ini kembali menekankan.
Firman mengajak, internal Golkar harusnya lebih merasa prihatin terhadap apa yang menimpa Novanto. Bukan malah memikirkan pergantian ketua umum. Menurut dia, setiap orang bisa saja dalam kondisi yang tengah dialami Novanto saat ini.
Firman mengatakan, belum ada niatan DPP membahas rapat pasca menghilangnya Novanto. Dia lagi-lagi mengajak semua pihak untuk prihatin.
"Perkara begini bisa menimpa siapa saja, ini musibah, tapi kita harus berpikir jernih dulu, tenangkan pikiran, inikan risiko politik," kata Firman.
Seperti diketahui, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menanggapi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menghilang Rabu (15/11) malam. KPK hendak menjemput paksa Novanto, sudah didatangi ke kediamannya di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, namun tak ada.
JK menilai, sudah waktunya Golkar ganti pemimpin. Menurut dia, kalau pimpinan partai menghilang, perlu diganti segera mungkin.
"Harus segera, kalau ketua menghina masa kaptennya menghina, masa tidak diganti kaptennya," ujar dia usai sambutan Rakernas Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, Kamis (16/11).
"Iya ketua umum. Ketum menghilang bagaimana partainya, masa partai hilang juga. Mesti ada pemimpin yang baru muncul," imbuhnya.
Baca juga:
Kuasa hukum tuding KPK bohongi publik soal jumlah pemanggilan Setnov
Setya Novanto menghilang, JK minta Golkar segera cari ketua umum baru
MKD gelar rapat untuk sikapi kasus Setya Novanto siang ini
Politis Golkar Ahmad Hafiz Zawai penuhi undangan KPK terkait kasus e-KTP
Di hadapan ribuan kader NasDem, JK sindir Setnov dikejar sampai tengah malam
Ketua MPR minta Setya Novanto patuhi proses hukum kasus e-KTP di KPK
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang disebut oleh Agus Rahardjo sebagai orang yang meminta kasus korupsi e-KTP dengan terpidana Setya Novanto dihentikan? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Siapakah Letkol Atang Sendjaja? Nama Atang Sendjaja diketahui berasal dari seorang prajurit kebanggaan Jawa Barat, yakni Letnan Kolonel (Letkol) Atang Sendjaja.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).