JK Minta Yang Tak Setuju 10 Nama Capim KPK Lobi DPR
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, publik yang tidak setuju dengan 10 calon pimpinan KPK pilihan pansel KPK agar melobi ke DPR. Sebab, nantinya, kata dia, penetapan calon pimpinan antirasuah akan diputuskan pihak DPR.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, publik yang tidak setuju dengan 10 calon pimpinan KPK pilihan pansel KPK agar melobi ke DPR. Sebab, nantinya, kata dia, penetapan calon pimpinan antirasuah akan diputuskan pihak DPR.
"Pada akhirnya DPR yang menentukan, kalau mau lobi ya lobi DPR. Itu aturannya harus kita taati. Kan DPR milih 5 dari 10," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (4/9).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
JK menjelaskan, pemerintah berdasarkan sistem dalam UU mengatakan pansel sudah dibentuk secara independen. Tidak ada, kata dia, pelibatan pemerintah sama sekali. Proses yang dilakukan juga, kata dia, sudah cukup transparan.
"Tapi pansel dan pemerintah tidak bisa dipengaruhi dengan pendapatan begitu. Kalau semua ditanya, di sini ada 5 pendapat. Tidak mungkin Anda semua pendapat diterima. Ada aturan pansel membuka, menyeleksi dari ratusan orang menjadi 10 orang, ke DPR terus DPR yang milih," ungkap JK.
Diketahui sebelumnya, Panitia seleksi (pansel) menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, sejumlah pegiat antikorupsi meminta Jokowi kocok ulang nama capim tersebut.
Alasannya, terdapat sejumlah nama yang dianggap tak layak. Misalnya, ada calon yang pernah melanggar etik saat menjabat di KPK. Ada juga calon yang secara terbuka tak ingin mengusut kasus korupsi yang melibatkan Kejaksaan dan Polri.
Namun Jokowi menegaskan, setuju dengan hasil kerja Pansel KPK. Jokowi bahkan telah menyerahkan 10 Capim KPK itu untuk diuji di DPR.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
Baca juga:
DPR Terima Surat dari Jokowi Soal Daftar Nama 10 Capim KPK
Sosok 3 Capim KPK, Ada yang Ogah Usut Korupsi di Polri dan Tak Paham Pasal Suap
Istana: Jokowi Percaya Pansel, 10 Nama Capim KPK Disetujui
Wakil Jaksa Agung: Capim KPK Johanis Tanak Tak Punya Masalah di Kejaksaan
Rekam Jejak Para Capim KPK, Siapa Terbaik?
Nurul Ghufron, Dekan Jadi Capim KPK yang Dicecar Soal LHKPN
YLBHI Tuding Ada Capim Punya Masalah Etik dan Ingin Menghilangkan Peran KPK