JK Tuding Pemilu 2024 yang Terburuk, Diatur Pemerintahan dan Orang Punya Uang

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengkritik pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dia menuding pemilu 2024 menjadi yang terburuk dibandingkan pemilu sejak Pemilu pada tahun 1955.

Hal itu diungkap JK saat memberikan sambutan di acara diskusi 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi' yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok (7/3).

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955," kata JK.

JK mengutarakan, Pemilu 2024 telah diatur sedemikian rupa oleh segelintir kelompok tertentu. Karena itu, JK mendorong adanya suatu perubahan jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," ucap dia.

JK kemudian membeberkan macam-macam demokrasi dimulai pada era Soekarno, Soeharto hingga Joko Widodo. Menurut dia, masing-masing ada kelebihan dan kurangan. Pada masa ini, demokrasi lebih terbuka.

"Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi. Itu hal pertama, yang kita bicarakan ini sistem, karena sistem lah yang dapat mencapai tujuannya. Nah sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemiu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," tandas dia.