Jokowi Minta Jangan Teriak-Teriak Curang Tapi Laporkan, Begini Reaksi Timnas AMIN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin jangan hanya teriak-teriak adanya kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Akan tetapi, bisa untuk melaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Executive Co-Captian Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN) Sudirman Said mengatakan, tidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.

"Tentu saja secara formal kita punya saksi-saksi di lapangan. Tapi akibat kita punya saksi ditemukan hal seperti ini. Kalau kami punya pandangan seperti ini, itu adalah bagian dari tanggungjawab kami kepada publik. Kita dukung oleh publik," kata Sudirman kepada wartawan, Jakarta, Kamis (15/2).

"Kemudian suara publik suara rakyat terancam dimanipulasi, kita harus menyuarakannya kembali sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Jadi tidak tepat rasanya kalau kemudian seolah-olah dengan adanya saksi dengan adanya Bawaslu sudah selesai," sambungnya.

Ia menegaskan, seluruh fungsi yang menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus terus diingatkan. "Surat menyurat kita sampaikan. Tapi, publik berhak tahu bahwa kita sudah menyampaikan itu semua supaya menjadi pengingat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN Ari Yusuf Amir menambahkan, tanpa adanya anjuran atau perkataan dari Jokowi, pihaknya memang akan melakukan hal itu.

"Karena itu proses baku. Namun yang jadi persoalan penting kali ini adalah ini pertanggungjawaban kita kepada publik ini suara rakyat. Rakyat harus tahu mekanisme ini ada masalah. Proses di lapangan, proses sebelum Pilpres, pada masa Pilpres dan setelah Pilpres banyak sekali masalah dan rakyat harus tahu," ujar Amir.

"Karena kenapa kalau mereka tidak tahu mereka akan kecewa dengan hasil yang didapatkan nanti. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dirman ini tanggungjawab kita ke publik itu kewajiban kami," tambahnya.

Dia pun ingin agar mantan Wali Kota Solo tersebut untuk tidak perlu khawatir akan hal tersebut.

"Kami akan tetap lakukan itu walaupun sebetulnya juga kami pesimis untuk melakukan itu, karena kita tahu bahwa Bawaslu, KPU selama ini laporan kita sudah ditanggapi. Tapi tetap akan dilanjutkan, rakyat harus tahu dan masyarakat harus memahami kondisi ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Menurut Jokowi, sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis di TPS untuk mencegah kecurangan Pemilu 2024.

"Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres cawapres kandidat ada saksinya di TPS, di TPS ada bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," kata Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2).

"Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," sambungnya.

Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berkata, jangan cuma teriak-teriak curang tapi tanpa bukti.

"Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok," jelasnya.

"Jadi jangan lah teriak-teriak curang, kalau ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," pungkasnya.