Kader Hanura Desak Munas, Kubu Daryatmo Ingatkan OSO Soal Pakta Integritas

13 DPC Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah mendesak dipercepatnya musyawarah nasional (Munas). Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dianggap gagal memimpin Hanura. Kuasa Hukum Partai Hanura Hasil Munaslub II, Adi Warman menyebut hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan kepada OSO.

2019-08-20 20:18:38

13 DPC Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah mendesak dipercepatnya musyawarah nasional (Munas). Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dianggap gagal memimpin Hanura. Kuasa Hukum Partai Hanura Hasil Munaslub II, Adi Warman menyebut hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan kepada OSO.

"Itu adalah fakta dan merupakan hak mereka dalam menyuarakan aspirasinya sebagai cerminan kekecewaan yang mendalam," kata Adi lewat pesan kepada merdeka.com, Selasa (20/8).

Menurut Adi, hal itu terjadi lantaran kegagalan OSO melaksanakan pakta integritas partai. Sehingga kader Hanura gagal melenggang ke Senayan.

"Dari ketidak patuhan ketum partai melaksanakan isi pakta integritas dan kegagalan atau ketidakmampuannya mengantarkan kader partai ini ke Senayan (DPR RI)," ucapnya.

Dirinya tak menjawab tegas saat ditanya apakah OSO masih layak memimpin Hanura. Adi menyebut, OSO mestinya bisa menjalankan pakta integritas partai.

"Berdasarkan hati nurani dan moral, kalau saya jadi beliau, tentunya akan memenuhi pakta integritas tersebut," tandasnya.

Di Solo, sebanyak 13 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) tersebut berkumpul untuk menyampaikan sikap hasil kesepakatan. Mereka menganggap OSO sebagai biang keladi kegagalan partai bentukan Jenderal TNI Purn Wiranto tersebut. Terlebih di bawah kepemimpinannya, Hanura hanya memperoleh 1,54 persen suara dalam Pileg 2019.

"OSO telah gagal memimpin partai, sehingga gagal ke DPR RI. Kami mendesak agar Munas segera dipercepat," ujar Abdullah AA, perwakilan 13 DPC Hanura Jateng, Senin (19/8).

Penurunan suara Hanura secara nasional, dikatakannya, sangat signifikan. Yakni dari 5,26 persen pada Pemilu 2014 menjadi hanya 1,54 persen. Untuk itu pihaknya mendesak agar munas dipercepat akhir tahun ini atau awal tahun 2020.

Desakan tersebut juga didasari adanya Pakta Integritas yang ditandatangani OSO saat menggantikan Wiranto sebagai ketum 2016 lalu. Saat itu, OSO menyatakan siap mundur dari ketum jika gagal memenuhi target. Selain menjamin soliditas partai untuk memenangkan Pemilu 2019 OSO juga menjamin penambahan kursi di parlemen.

"Tapi isi pakta integritas itu tidak terpenuhi," ujar Abdullah yang juga Ketua DPC Hanura Solo itu.

Dalam kesempatan tersebut, para Ketua DPC juga menyoroti adanya dualisme antara Ketum OSO dan Daryatmo. Konflik internal partai di tingkat atas tersebut dinilai mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Hanura.

"Kemarin itu, selama Oesman menjabat ketua umum, sering terjadi saling curiga antara kader partai. Tak sedikit kader yang justru menyeberang ke partai lain. Mereka bukannya menyampaikan program ke masyarakat tapi justru ribut di internal," tandasnya.

Ke-13 DPC tersebut juga mendesak Dewan Pembina Hanura untuk segera mengevaluasi kinerja OSO. Dewan pembina diminta mengambil langkah strategis secepatnya untuk menyelamatkan partai.

Adapun 13 DPC yang menuntut percepatan Munas adalah Kota Surakarta, Kabupaten Solo, Kabupaten Boyolali, Purworejo, Klaten, Sragen, Wonogiri, Cilacap, Kudus, Pemalang, Magelang, Pekalongan dan Kendal.

Baca juga:
Ketua Hanura Jateng Sebut 13 DPC yang Desak Munas Dipercepat Ilegal
13 DPC Minta Evaluasi Kepemimpinan OSO, Wasekjen Hanura Salahkan Wiranto
13 DPC Hanura Dorong Munas, Inas Nasrullah Nilai OSO Masih Layak jadi Ketum
Elite Hanura Sebut 13 Pengurus DPC Ditunggangi Pihak yang Gagal Gulingkan OSO
Salahkan Oso Hanura Gagal ke Senayan, 13 DPC di Jateng Desak Munas Dipercepat
Ketum Hanura Sudah Diajak Bicara Komposisi Menteri oleh Jokowi
OSO: Boleh Saja Hidupkan Kembali GBHN, Tapi Harus Sejalan dengan Pemerintah

(mdk/rnd)