Ketua DPR ingatkan KPPS tak halangi warga gunakan hak pilih
Jelang pemungutan suara di pilkada serentak yang akan dilakukan Rabu (27/6) besok, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan agar segala potensi kecurangan suara bisa dieliminasi. Baginya, potensi kecurangan hanya bisa dieliminasi dengan melibatkan partisipasi aparat di tingkat bawah dan warga masyarakat yang kritis.
Jelang pemungutan suara di pilkada serentak yang akan dilakukan Rabu (27/6) besok, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan agar segala potensi kecurangan suara bisa dieliminasi. Baginya, potensi kecurangan hanya bisa dieliminasi dengan melibatkan partisipasi aparat di tingkat bawah dan warga masyarakat yang kritis. Untuk itu, lanjut Bamsoet, jangan sampai ada warga yang berhak memberi suara, tetapi justru dihambat oleh petugas.
Menurut Bamsoet, ada sejumlah titik yang berpotensi menjadi lumbung kecurangan. Pertama terkait dengan logistik. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus bisa memastikan seluruh kesiapan logistik dalam pemilu serta turut mengawasi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Ini supaya petugas menjalankan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Bamsoet, melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (26/6).
Kedua, menyangkut proses pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bamsoet mengatakan petugas keamanan seperti Bhabinkamtibmas dari Kepolisian, perlu meningkatkan pengawasan di TPS. Hal ini agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan lancar, kondusif, aman, dan damai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, dia meminta Komisi II DPR mendorong KPU untuk memastikan KPPS memberikan kesempatan bagi warga yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap untuk melaksanakan hak pilihnya.
Dia mengingatkan, ada sejumlah aturan terkait hak memberikan suara itu. Seperti Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Diatur secara detil di pasal 6 hingga pasal 9.
Kepada masyarakat, Bamsoet mengimbau agar datang ke TPS dan melaksanakan hak untuk memilih. "Serta melaporkan apabila menemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilkada berlangsung," kata Politikus Golkar itu.
Baca juga:
Mendagri tegaskan Presiden Jokowi tidak dukung salah satu cagub-cawagub
Survei terbaru Unesa: Gus Ipul-Puti 49,3 Persen, Khofifah-Emil 43,7 Persen
KPU Solo bakar 6.119 lembar surat suara rusak
Aliansi Masyarakat Trenggalek desak Panwaslu larang Emil kampanye terselubung
KPU Kota Bogor: Masyarakat punya e-KTP boleh mencoblos