Ketua DPR: Kenaikan DP mobil untuk tingkatkan kinerja anggota dewan
"Karena kinerja anggota itu perlu ditingkatkan, maka diperlukan lah tunjangan ini," kata Setya Novanto.
Ketua DPR Setya Novanto menyatakan gagasan kenaikan uang muka mobil pejabat negara telah melalui pembahasan di internal dewan. Bahkan, pemerintah telah menyetujui dengan menerbitkan Perpres Nomor 39 Tahun 2015.
"Itu kan sudah melalui proses yang sangat panjang. Jadi proses antara pihak pimpinan DPR, anggota dewan secara keseluruhan, ikut dalam rapat. Pemerintah sudah memberikan perpres. Dengan perpres itu, tinggal tunggu pendanaan, yang akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah," kata Setya Novanto di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja anggota dewan, maka diperlukan tunjangan tersebut yang akan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Dia membandingkan, anggaran Rp 210 juta untuk mobil pejabat anggota dewan masih lebih murah dibanding pejabat kementerian eselon satu.
"Ini untuk meningkatan kinerja anggota. Karena kinerja anggota itu perlu ditingkatkan, maka diperlukan lah tunjangan ini. Kalau dibandingkan eselon satu mobil dinasnya lebih mahal yaitu Rp 702 juta," jelasnya.
Lebih jauh, dia tidak yakin Presiden Joko Widodo tidak mengetahui soal usulan kenaikan uang muka mobil pejabat tersebut. Jokowi diyakininya telah mengkaji usulan tersebut sebelumnya.
"Saya rasa tidak. Apresiasi presiden yang tentu melalui evaluasi yang baik," pungkasnya.
Diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, mengaku pihaknya memang mengusulkan kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat negara kepada pemerintah. Gagasan tersebut sebelumnya telah di beberapa kali di bahas dalam rapat dewan.
"Dari rapat-rapat tersebut, kemudian diajukan ke pemerintah untuk dikaji. Sehingga terbitlah Perpres Nomor 39 tahun 2015," kata Setya Novanto, di Gedung DPR Senayan, Jakarta.
Baca juga:
Setya Novanto ngaku DPR usul kenaikan DP mobil pejabat ke pemerintah
Luhut soal perpres mobil pejabat: Masak Presiden gak boleh keliru?
MPR soal DP mobil pejabat: Waktu tak tepat, sembako & BBM lagi naik
DPR sebut kenaikan DP mobil pejabat negara lukai masyarakat
Pramono Anung: Jokowi akan cabut perpres kenaikan DP mobil pejabat
Alibi Jokowi setelah diserang soal uang muka mobil pejabat naik
Jokowi dinilai cuci tangan soal uang muka mobil pejabat Rp 210 juta
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Di mana pelantikan anggota DPRD Jateng berlangsung? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).