Ketua DPR soal reshuffle menteri: Ini memberikan harapan baru

Setya mengaku belum mendapat kabar siapa saja menteri yang bakal diganti.

2015-08-12 11:20:43

Reshuffle kabinet

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet siang ini. Hal tersebut sudah diamini oleh sejumlah elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan lewat bongkar pasang kabinet tersebut dia berharap agar pengganti menteri yang dicopot memiliki kinerja yang lebih baik. Sebab, dia menilai memang ada sejumlah menteri yang memiliki kinerja buruk.

"Ini tentu yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia dan diharapkan semua pihak. Karena isunya sudah begitu lama, ini akan jadi sesuatu hal yang memberikan kehidupan baru, harapan baru. Karena ada beberapa menteri yang menurut kami harus dievaluasi," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/8).

Politikus Golkar ini mengaku belum mengetahui kabar Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno telah pamitan karena bakal lengser dari jabatannya. Namun, jika benar, dia memberikan apresiasinya terhadap kontribusi yang telah diberikan mantan Kasal tersebut selama menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Saya tidak mendengar langsung, tapi apapun yang sudah dilakukan tugas-tugasnya, sudah memberi kontribusi pada bangsa dan negara. Saya pribadi ucapkan terima kasih. Kita lihat perkembangannya nanti.

Saat diberi tahu perihal nama-nama yang akan masuk menjadi menteri, Novanto yakin nama-nama tersebut merupakan sosok yang terbaik yang sudah disaring dengan cakap oleh Presiden Joko Widodo.

"Itu hak prerogatif Presiden. Kita tunggu nanti putusannya, kita tunggu hasilnya. Saya yakin itu yang terbaik," tandasnya.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/lia)

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara 1 tahun yang lalu

DPR Umumkan 13 Komisi dan Mitra Kerja, Ini Daftarnya

DPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.

DPR 1 tahun yang lalu

DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.

BUMD 1 tahun yang lalu

DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.

BUMD 1 tahun yang lalu

DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

DPR 1 tahun yang lalu

Ketua DPR Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ucapan selamat ini diberikan Puan saat sidang bersama tahunan DPR, MPR, DPD, Jumat (16/8/2024).

Puan Maharani 1 tahun yang lalu

DPR RI Segera Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

Kajian-kajian atas putusan MK tersebut akan segera dilakukan agar tidak lagi menyalahi aturan.

Presidential threshold 3 hari yang lalu

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Revisi UU Desa 1 tahun yang lalu

DPR RI Terima Herindra Jadi Calon Kepala BIN, akan Dilantik Prabowo

Herindra akan menggantikan Budi Gunawan (BG) dari jabatan Kepala BIN yang diberhentikan Presiden Joko Widodo.

wamenhan herindra 1 tahun yang lalu

Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR

DPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.

DPR 1 tahun yang lalu

DPR Setujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftarnya

Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.

Prolegnas Prioritas 1 tahun yang lalu

DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa 1 tahun yang lalu

DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK

Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.

Jokowi 1 tahun yang lalu