Ketua MPR sebut Jokowi setuju GBHN dihidupkan kembali
MPR akan membuka dialog dengan sejumlah pakar tentang wacana menghidupkan kembali GBHN.
Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Zulkifli Hasan mengaku melaporkan ke Presiden Joko Widodo terkait rencana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah berdiskusi cukup alot, ditemukan titik tengah bahwa Indonesia perlu GBHN.
"Kami melaporkan lengkap dan bapak presiden sebagian berpendapat meminta agar kembali ke Undang-Undang seperti dulu, sebagian lagi mengatakan ini sudah bagus tidak usah diubah-ubah lagi. Dari kedua itu, ada pendapat tengah yang hampir semua berpendapat kita perlu haluan negara," ujar Zulkifli di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/4).
Hingga saat ini, kata dia, seluruh fraksi telah sepakat pentingnya haluan negara. MPR sendiri telah melakukan rapat gabungan untuk mengambil keputusan tertinggi.
"MPR menindaklanjuti dalam dua kali rapat gabungan. Rapat gabungan memutuskan yang tadi kami laporkan agar MPR melakukan tahapan-tahapan karena amendemen merubah konstitusi harus hati-hati," jelasnya.
Diterangkan Zulkifli, tahapan-tahapan yang akan ditempuh MPR untuk menghidupkan kembali GBHN yaitu menggelar seminar maupun dialog khusus dengan beberapa pihak terkait. Sekitar 50 perguruan tinggi akan digandeng untuk melakukan Forum Grup Discussion untuk memperoleh rekomendasi GBHN.
"Targetnya 50 perguruan tinggi, nanti ada FGD (Forum grup discussion) nanti ada hasilnya ada rekomendasi GBHN yang komprehensif tidak hanya soal ekonomi tapi politik, keamanan, sosial budaya juga. Selain itu, pakar hukum tata negara, pemerintah daerah, kementerian lembaga juga masyarakat turut diundang," paparnya.
Setelah mendapat rekomendasi dari beberapa pihak terkait, lanjut Zulkifli, MPR akan menggelar rapat gabungan kembali. Dalam rapat ini akan didorong sejumlah rekomendasi tersebut.
"Mudah-mudahan selesai tahun ini tahapan-tahapannya," tandasnya.
Baca juga:
Bukan era Soekarno atau Soeharto, GBHN sulit untuk dihidupkan lagi
Fadli dukung GBHN dihidupkan lagi, tapi prosesnya tidak mudah
DPD dukung GBHN diaktifkan kembali
Temui Jokowi, MPR minta sosialisasi empat pilar dilakukan masif
-
Bagaimana Hasan Gipo terpilih sebagai Ketua Umum PBNU? Hasan Gipo terpilih jadi ketua umum berdasarkan hasil musyawarah untuk menyepakati siapa saja yang akan menjadi ketua dan petinggi NU.
-
Apa yang dibahas Mendag Zulkifli Hasan dan Menteri Singapura dalam pertemuan bilateral tersebut? Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement dan Joint Initiative on e-Commerce di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Teuku Muhammad Hasan menjabat sebagai Gubernur Sumatera? Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera I dengan ibukota Medan.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.