Ketua Panja Sebut Kasus Kekerasan Seksual di UNRI Bukti RUU TPKS Dibutuhkan
Menurut Willy, perlu peraturan yang lebih luas untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual secara lebih luas yaitu RUU TPKS.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengatakan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi telah terbukti efektif melihat penerapannya dalam kasus di kampus UNRI.
Kasus pelecehan seksual yang diduga oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau (Unri), Syafri Harto, menjadi contoh pentingnya peraturan perundang-undangan mengatur kekerasan seksual. Polisi telah menetapkan Syafri sebagai tersangka.
-
Apa yang diharapkan oleh DPR terkait korban pelecehan seksual? Dia juga berharap agar korban berani bersuara saat terjadi pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di Sulbar.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan kasus pelecehan seksual di Sulbar diselesaikan? Karena kasus ini diduga melibatkan oknum pejabat lembaga daerah, maka saya minta semua pihak, terutama kepolisian, agar berkoordinasi dalam penyelesaian kasus ini. Kita pastikan kasus ini berjalan tanpa adanya intervensi," tuntasnya.
-
Bagaimana cara Fakultas Filsafat UGM menangani kasus pelecehan seksual? Pada prinsipnya Fakultas Filsafat UGM konsisten untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Laporan tentang adanya korban dan lain sebagainya belum ada," urai Iva.
-
Mengapa DPR mendorong pembuatan aturan khusus untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan ASN? Hal ini berkaca dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum pejabat di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat (Sulbar) terhadap salah seorang pegawai di tempat tersebut.
-
Apa bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa filsafat UGM? Dalam video itu, si pria mengaku ada delapan orang korbannya. Pria itu juga meminta maaf atas kekerasan seksual baik secara fisik maupun verbal yang telah dilakukannya.
-
Mengapa para pemijat difabel netra di Yogyakarta rentan terhadap pelecehan seksual? Arya sendiri tidak tinggal di losmen, melainkan di asrama sekolah dengan biaya yang cukup murah. Rawan terkena pelecehan Di tahun yang sama, Arya pertama kali memperoleh pengalaman tak menyenangkan dilecehkan oleh salah seorang pasiennya. Hari sudah hampir malam ketika ia sedang bersiap memulai kerja lepasnya sebagai pemijat di losmen itu. Tak lama kemudian, datanglah seorang pasien. Dari suaranya, Arya menduga kalau ia adalah seorang lelaki paruh baya.
Menurut Willy, perlu peraturan yang lebih luas untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual secara lebih luas yaitu RUU TPKS.
"Bayangkan itu baru kelas kampus. Memang dunia ini kan kampus semata, itu mereka mendapatkan keuntungan dari kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).
Permendikbudristek itu dinilai Willy menjadi jembatan untuk penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual.
RUU TPKS memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan hukum. Aturan ini untuk menindak pelaku kekerasan seksual yang masih belum ada regulasi khusus.
Willy menegaskan, RUU TPKS bukan melegalisasi seks bebas. RUU TPKS ini memberikan perlindungan dari kekerasan seksual.
"Ini justru ingin menjaga, memuliakan anak-anak kita, perempuan, disabilitas. Itu lah yang paling konkrit. Jadi kita bisa menjadi base praktis bagaimana menghadirkan undang-undang," kata politikus NasDem ini.
Diberitakan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau (Unri), Syafri Harto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Polda Riau yang menangani kasus ini telah menemukan 2 alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
Kasus yang berawal dari bimbingan skripsi hingga beralih ke dugaan 'bimbingan seksual' itu lantaran adanya pengakuan korban inisial L yang diminta untuk dicium.
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto membenarkan peningkatan status tersangka terhadap Syafri Harto (SH) tersebut. "Iya benar. SH sudah ditetapkan sebagai tersangka melalui proses gelar perkara, dalam kasus tindak pidana dugaan perbuatan cabul," ujar Sunarto.
Baca juga:
Panja Khawatir RUU TPKS Akan Gugur Jika Tak Lolos di Baleg
Ketua Panja: RUU TPKS Bukan Legalisasi Seks Bebas dan LGBT!
NasDem Optimis RUU TPKS Akan Segera Disahkan
RUU Kekerasan Seksual Fokus Pelanggaran Pidana, Bisa Jadi Rujukan Penegak Hukum
Politikus PDIP Usul Kata Pencegahan Ditambah di Judul RUU TPKS