Ketua Umum PBNU Temui Jokowi di Istana, Bahas soal Konsesi Tambang

Gus Yahya mengatakan pertemuan tersebut untuk membahas soal konsensi izin tambang serta investasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Gus Yahya mengatakan pertemuan tersebut untuk membahas soal konsensi izin tambang serta investasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Gus Yahya tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 10.22 WIB. Dia didampingi dan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan pengurus PBNU lainnya.

"Kita mau bicara soal konsensi tambang dan investasi di IKN nanti," kata Gus Yahya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Gus Yahya mengaku pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari PBNU. Selain membahas konsenei tambang, dia mengungkapkan bahwa PBNU berencana berinvestasi di IKN.

"Kami mengajukan untuk berbicara tentnag konsensi tambang dan rencana kami untuk berinvestasilah walaupun kecil di IKN nanti," jelasnya.

"Karena kami butuh untuk membangun kantor disana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan disana," sambung Gus Yahya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung. Sementara itu, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses.

Diketahui, PBNU dan Muhammadiyah jadi dua ormas keagamaan yang mendapat izin tambang. Izin untuk PBNU disebut sudah rampung pekan lalu.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai, kalau tidak salah 3-4 hari lalu," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Setelah izin tambang itu rampung, Bahlil bilang PBNU perlu memyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada negara. Setelah itu, prosesnya selesai.

"Tinggal mereka menyetor ke negara kan harus ada KDI-nya yang menyetor kepada negara. Kalau itu sudah selesai, ya selesai," ungkapnya.

Sedangkan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Ini adalah ormas keagamaan kedua yang menyetujui untuk menerima IUPK.

"Kemudian Muhammadiyah skrg dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasinya," ucapnya.