Kisah Cagub Mulyadi: Kembalikan Dukungan PDIP, Unggul di Survei, Jadi Tersangka

Berseteru dengan PDIP

Selain Demokrat dan PAN, awalnya Mulyadi-Ali Mukhni juga didukung oleh PDIP. Namun, dukungan itu dikembalikan karena pernyataan politikus PDIP Puan Maharani yang dinilai memicu reaksi negatif masyarakat Sumbar.

"Rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukni. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara pancasila," ujar Puan saat pengumuman kepala daerah gelombang V PDIP.

Pernyataan itu menjadi kontroversi khususnya di kalangan masyarakat Sumbar. Akibatnya pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi tersebut.

"Banyak tokoh masyarakat Minangkabau menghubungi kami terkait pernyataan itu menyampaikan kekecewaannya, kami juga kecewa," kata Ali Mukhni.

Oleh sebab itu mereka sepakat untuk mengembalikan rekomendasi dari PDIP. Sehingga, pasangan ini akhirnya hanya diusung Partai Demokrat dan PAN.

Dengan dikembalikannya SK dukungan dari PDIP, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni kini hanya diusung dua parpol, yaitu Demokrat dan PAN, yang sama-sama mempunyai 10 kursi di DPRD Sumbar.

Unggul di Survei

Hasil Survei Poltracking Indonesia pada 19-23 Oktober 2020 menempatkan kandidat Mulyadi-Ali dengan elektabilitas tertinggi yakni 49,5% jauh meninggalkan pasangan lainnya. Mereka unggul dibandingkan pasangan lain yang ikut Pilgub Sumbar tahun ini.

Pasangan lainnya ialah Nasrul Abit-Indra Catri meraih 21.3 persen, Mahyeldi Ansharulah-Audy Joinaldy 17.1 persen dan Fakhrizal-Genius Umar dengan 6.2 persen. Pemilih yang masih merahasiakan jawaban sebesar 2.2 persen dan undecided voters sebesar 3.7 persen.

Manager Riset Poltracking Indonesia, Masduri mengatakan, bahwa masyarakat Sumbar menjatuhkan pilihan lebih melihat figur kandidat. Dan itu jauh lebih tinggi dari faktor partai politik.

"Pada aspek preferensi pemilih, mayoritas pemilih di Sumatera Barat memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan pada pertimbangan karena figur calon Gubernur/Wakil Gubernurnya secara personal (pribadi) 64.7%, kemudian karena partai politik pengusungnya 13.1% dan karena figur tokoh partai/pimpinan partai 11.3%," jelasnya.

Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.200 responden dengan margin of error 2.8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Klaster survei ini menjangkau 19 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir.

Jadi Tersangka

Kini, pada menit terakhir pelaksanaan Pilkada, Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemilu. Perkara Mulyadi-Mukhin diduga melakukan tindak pidana pemilu akibat kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Kampanye tersebut dilakukan yang bersangkutan melalui sebuah program televisi nasional pada 12 November 2020.

Padahal, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 Juncto Keputusan KPU Sumbar Nomor 31 Tahun 2020, kampanye melalui media massa cetak dan elektronik baru mulai dilaksanakan pada tanggal 22 November hingga 5 Desember 2020.

Akibat tindakanya tersebut, pasangan Mulyadi - Ali Mukhin dilaporkan oleh Yogi Ramon Setiawan ke Bawaslu RI pada, 17 November. Selanjutnya, yang bersangkutan kembali membuat laporan ke Bareskrim Polri pada, 22 November.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi menyampaikan jika pihaknya telah menetapkan calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) H. Mulyado sebagai tersangka tindak pidana pemilu, terkait pelanggaran kampanye di luar jadwal.

Dia bilang, keputusan pengusutan kasus Cagub Sumbar Mulyadi dilakukan berdasarkan laporan dari Sentra Gakkumdu yang telah menyepakati dari Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana pemilu tersebut.

"Iya sudah sebagai tersangka," kata Andi saat dikonfirmasi Sabtu (5/12).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Andi, pinyidik telah menjadwalkan. Mulyadi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin 7 Desember 2020.

"Jika kalau tidak hadir Senin, akan dipanggil kembali pada Kamisnya (10 Desember 2020)," ujarnya.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan pihaknya sedang menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pemilu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi - Ali Mukhin. Setelah sebelumnya lebih dulu diselidiki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu dan lidik oleh Kepolisian serta pendampingan dari Jaksa, Sentra Gakkumdu sepakat bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana pemilihan dan direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik," kata Awi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (24/11).

Demokrat Berang

Sementara, Ketua Bappilu DPP Demokrat, Andi Arief angkat bicara soal penetapan tersangka Mulyadi jelang pelaksanaan Pilkada. Dia mempertanyakan tugas aparat yang seperti ikut campur dalam kompetisi.

"Menetapkan tersangka pelanggaran Pemilu memasuki minggu tenang ini bukan hanya aneh, tapi bisa membuat publik bertanya-tanya. Sebetulnya tugas aparat itu mengayomi atau kompetisi," katanya lewat pesan kepada merdeka.com, Sabtu (5/12).

Andi mengatakan, ini kali kedua paslon partai Demokrat diperlakukan seperti itu. Kejadian pertama di Boven Digoel, Papua pada sepuluh hari jelang pencoblosan saat jadwal Pilkada belum diubah menjadi 9 Desember.

"Dizalimi KPU dengan mendiskualifikasi pencalonan. Walau akhirnya Pilkada ditunda," ucapnya.
Andi menambahkan, meski Partai Demokrat merasa dizalimi di Pilgub Sumbar, pihaknya akan tetap menghadapi. Hal tersebut juga tidak membatalkan pencalonan.

"Kasus itu kan Pak Mulyadi diwawancarai televisi bukan kampanye. Walau fokus kemenangan Mulyadi sedang diganggu, namun kami tetap yakin Mulyadi akan jadi Gubernur Sumbar," pungkasnya.

Untuk diketahui, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang berasal dari koalisi Demokat dan PAN akan bertarung melawan tiga paslon lain di Pilkada Sumbar 2020. Yakni dari koalisi PKS-PPP Mahyeldi-Audy Joinaldi, koalisi Golkar, Nasdem dan PKB Fakhrizal-Genius Umar dan pasangan dari Partai Gerindra Nasrul Abit-Indra Catri.