Klarifikasi Dewan Pakar Dianggap Biang Kerok Isu Munaslub Golkar
Sebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Isunya, Munaslub tersebut untuk lengserkan Airlangga.
Klarifikasi Dewan Pakar Dianggap Biang Kerok Isu Munaslub Golkar
Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni membantah isu pihaknya merekomendasikan adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan Rekom yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tdk ada," kata Ganjar, kepada wartawan, Jumat (14/7).
- Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Acara Apdesi yang Dihadiri Gibran
- Janjikan Korban PNS di Pemkot Tangsel, Pegawai Kesbangpol dan Warga Sipil Ditetapkan Tersangka
- Klarifikasi Sekda DKI Jakarta soal JIS Diresmikan Ulang: Enggak Ada Peresmian, Tinggal Digunakan
- Dewan Etik Panggil Eksponen Golkar untuk Klarifikasi Wacana Munaslub Lengserkan Airlangga
"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi,"
Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni
Menurut Ganjar, Munaslub juga bisa terselenggara jika terjadi kegentingan memaksa yang membuat partai terancam. Ganjar menyebut hal itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Terkait isu bakal ada Munaslub, Ganjar menganggapnya dinamika dan dialektika atas perkembangan politik kepartaian Partai Golkar.
Sehingga, Ganjar menegaskan batas waktu itu diberikan bermaksud memotivasi DPP Partai Golkar khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas ke-X pada 2019.
"Sebagai mandataris Munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat Munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan Dewan Pakar Partai Golkar menunggu dan terus mendorong Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas 2019.
"Hingga pada saatnya kami pun akan mengadakan Rapat Pleno berikutnya untuk menyikapi bagaimana dan seperti apa pelaksanaan amanat Munas itu," tegas Ganjar.
Ganjar menekankan, sikap resmi Dewan Pakar terkait deklarasi pasangan capres dan cawapres Partai Golkar tetap berpegang pada putusan Pleno ke-VIII pada Minggu (9/7) lalu.
Beberapa nama yang disebut seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.