Komisi II DPR Gelar Rapat Bahas Revisi Anggaran Pilkada
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Arwani Thomafi, mengatakan rapat membahas revisi anggaran Pilkada yang sebelumnya telah diajukan para penyelenggara pemilu yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI.
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu secara tertutup membahas revisi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Pilkada Serentak 2020 disepakati diundur sampai 9 Desember 2020 mendatang.
"Rapat soal revisi anggaran Pilkada saja," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Arwani Thomafi di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (3/6).
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Siapa yang dilantik menjadi Ketua KPK Sementara? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Dia mengatakan secara umum, rapat membahas revisi anggaran Pilkada yang sebelumnya telah diajukan para penyelenggara pemilu yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI
Ditambahkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa, rapat tersebut dilakukan secara fisik dan virtual namun berlangsung tertutup.
Menurut dia, rapat juga diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sebelumnya, KPU RI mengajukan tambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp535,9 miliar yang banyak digunakan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemilu dan pemilih.
"Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD sebesar Rp535,9 miliar," kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara fisik dan virtual di Jakarta, Rabu (27/5)
Dia menjelaskan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk masker bagi pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp263,4 miliar; untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebesar Rp259,2 miliar.
Menurut dia, untuk alat kesehatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp10,5 miliar, dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp2,1 miliar.
Baca juga:
Pilkada Serentak Dilakukan Saat Pandemi, Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministratif
FX Rudy Soal Anggaran Pilkada Bengkak: Kita Listrik Saja Utang
Rakornis Virtual, Airlangga Harap Golkar Siap Hadapi Pilkada saat Pandemi Covid-19
Kutip Bung Karno, Bobby Nasution Ajak Warga Gotong Royong Lawan Covid-19
Bobby Nasution Gelar Halal Bihalal Virtual dengan Ratusan Warga Medan
Pilkada Saat Pandemi Covid-19, KPU Minta Tambahan Anggaran Rp535 Miliar