Komisi III dan Komisi I DPR koordinasi panggil Panglima TNI & Kapolri
Komisi III dan Komisi I DPR koordinasi panggil Panglima TNI & Kapolri. Sudding menjelaskan, banyak hal yang akan digali dari Gatot dan Tito terkait pengadaan senjata di institusi masing-masing. Semisal, proses pengadaan, jenis senjata, masalah penjagaan hingga klasifikasi senjata.
Komisi III DPR telah berkomunikasi dengan Komisi I untuk menggelar rapat gabungan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Rencananya, rapat gabungan itu digelar untuk menyelesaikan polemik pengadaan senjata api yang selama ini menjadi perdebatan publik.
"Memang Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I karena bagaimana kalau misalnya ada rapat gabungan Komisi I dan Komisi III kami hadirkan pihak Polri dan TNI supaya polemik pengadaan bisa berakhir tidak menjadi perdebatan di publik," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Sudding menjelaskan, banyak hal yang akan digali dari Gatot dan Tito terkait pengadaan senjata di institusi masing-masing. Semisal, proses pengadaan, jenis senjata, masalah penjagaan hingga klasifikasi senjata.
"Saya kira banyak hal yang nanti akan dikonfirmasi ke pihak kepolisian dan TNI," tegasnya.
Lebih lanjut, dia menilai, berdasarkan aturan, masalah pengadaan senjata seharusnya berada di bawah koordinasi Panglima TNI. Oleh karenanya, DPR perlu menanyakan apakah ada komunikasi yang tak tuntas antara Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jenderal Tito Karnavian terkait pengadaan senjata di institusi Polri.
Pasalnya, sekitar 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir peluru yang dipesan Polri tertahan di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten. Ratusan senjata dan ribuan amunisi itu untuk keperluan Korps Brimob dalam rangka pembelajaran dan pelatihan siswa.
Namun, hingga saat ini rekomendasi Kabais TNI terkait izin masuk impor barang tersebut belum dikeluarkan. Izin pengiriman senjata itu sudah diajukan berdasarkan Surat Dankorps Brimob Polri kepada Kabais TNI Nomor B/2122/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
"Makanya kita akan konfirmasi apakah terjadi miss antara dua institusi ini sehingga itu jadi polemik," tukasnya.
Baca juga:
Pimpinan DPR sesalkan koordinasi tak baik Panglima TNI dan Menko Polhukam
Polri tunggu arahan Wiranto soal isu pembelian senjata
Taufik Kurniawan mau Panglima TNI & Kapolri duduk bareng di DPR bahas isu senjata
Kritik DPR tak kompaknya pemerintah soal isu 5.000 senjata ilegal
Pemerintah tak kompak, DPR ingin turun tangan bahas kontroversi 5.000 senjata
Tamparan keras Presiden Jokowi untuk Panglima TNI
Fraksi PKS usul Komisi I dan III DPR rapat bersama bahas senpi ilegal
-
Apa yang sering dilakukan oleh para penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk? Saksi kasus dugaan korupsi timah, Agung Pratama mengungkapkan penambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kerap kembali meski sudah ditertibkan oleh PT Timah maupun aparat penegak hukum (APH)."Pada hari penertiban itu, mereka keluar. Setelah itu kadang beberapa minggu atau beberapa hari masuk lagi," ujar Agung selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2020-2021 dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).
-
Kapan Komisi XI DPR mengingatkan masyarakat dan OJK soal pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong pencegahan pinjol ilegal? Selain masyarakat, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk menindak pinjol ilegal yang marak di tengah masyarakat. Maka dari itu, jumlah pengaduannya terus meningkat. Hingga 28 Maret 2024, OJK mencatat pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 4.985 aduan. Dimana, OJK juga telah memblokir 311 pinjol ilegal sejak awal tahun ini. "Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif.
-
Kenapa prajurit TNI mengamankan 'penyusup' tersebut? Salah satu tugas prajurit TNI adalah menjaga segala macam bentuk ancaman demi kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia.
-
Apa yang disita oleh petugas Satpol PP di Denpasar? Barang bukti yang sita itu 4,5 kg daging anjing dan (ada yang sudah diolah) berupa rica-rica dan rawon. Itu, katanya laris dikonsumsi oleh orang-orang terbatas," kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi Kamis (1/8).
-
Kenapa Kapolri dan Panglima TNI meninjau SUGBK? “Kami ingin memastikan serangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” tutur Sigit.