Komisi III Nilai Perppu dari Presiden Tak Otomatis Batalkan Seluruh Revisi UU KPK
Menurut anggota Komisi III Arsul Sani, Perppu tidak otomatis membatalkan segala pasal dalam undang-undang hasil revisi.
Aksi demo mahasiswa secara masif menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melunakkan pemerintah. Jokowi akhirnya mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu.
Pernyataan itu direspon harapan dari para pegiat anti korupsi. Pihak legislatif terkesan tak ingin memberi angin palsu kepada masyarakat.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan, secara konstitusi, presiden memang memiliki kewenangan menerbitkan Perppu. Hal itu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang 1945.
Bunyi pasal itu adalah "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Pasal 1 angka 4 UU No.12 Tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada Perpu melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU 12 Tahun 2011 dan UUD 1945".
Namun begitu, menurut Arsul, Perppu tidak otomatis membatalkan segala pasal dalam undang-undang hasil revisi.
"Bisa juga Perppu itu dikeluarkan, tapi hanya merevisi hal-hal yang dipersoalkan melemahkan," kata Arsul usai menghadiri sidang akhir MPR, Jakarta, Jumat (27/9).
Politisi PPP itu meyakini Jokowi melibatkan banyak pihak dan ahli sebelum memutuskan untuk mempertimbangkan dan mengeluarkan Perppu. Contohnya, Jokowi mendapat masukan soal pasal berpotensi direvisi adalah proses penyadapan.
Dalam undang-undang hasil revisi, penyadapan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas KPK. Jika benar Jokowi menerbitkan Perppu, bukan tidak mungkin menurut Arsul aturan itu diubah.
"Izin dewan pengawas itu kan misalnya diganti pemberitahuan. Tetapi begitu selesai harus dipertanggungjawabkan penyadapan itu ke Dewan Pengawas," katanya.
Disinggung mengenai komunikasi presiden dengan DPR khususnya Komisi III selaku komisi mengatur bidang hukum, Arsul enggan berkomentar banyak.
"Ya segera dibangun komunikasinya," tutupnya.
Baca juga:
Bertemu Presiden Jokowi, Menkum HAM Klaim Tidak Bahas Soal Perppu KPK
Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Ketua MPR Minta Semua Pihak Hormati Hak Presiden
Menkum HAM Disinggung Soal Perppu UU KPK: Tanya Presiden Saja
Senyum Mensesneg Saat Disinggung Kemungkinan Jokowi Terbitkan Perppu Malam ini
Mahasiswa Bergerak, Jokowi Terlambat
Mahasiswa Sultra Tewas saat Demo, KontraS Nilai Jokowi Terlambat Mencegah