KPK geledah ruang anggota DPR, Fahri Hamzah tak perlu marah
Daripada beradu mulut, jika penggeledahan itu tak sesuai prosedur maka komisi III berhak memanggil KPK.
Adu mulut antara Wakil ketua DPR Fahri Hamzah dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat penggeledahan 3 ruang anggota DPR pekan lalu mengundang komentar sejumlah anggota DPR.
Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menilai seharusnya Fahri Hamzah tak perlu marah dan mengamuk karena penyidik KPK menyertakan anggota Brimob bersenjata api saat penggeledahan.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
-
Kenapa KPK menggeledah rumah kader PDIP di Jatim? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
Menurutnya, jika Fahri mengklaim penggeledehan tersebut tak sesuai prosedur, seharusnya Komisi III DPR yang merupakan mitra kerja KPK yang lebih pantas marah. "Daripada beradu mulut di depan publik, itu tidak baik," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/1).
Dalam pandangannya, jika penggeledahan itu tak sesuai prosedur, komisi III berhak memanggil lembaga antirasuah. "Kalau ada prosedur yang dilanggar oleh KPK, biarlah Komisi III memanggilnya untuk diminta pertanggungjawaban," katanya.
Seperti diketahui, akhir pekan lalu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengamuk. Dia marah-marah kepada penyidik KPK yang melakukan penggeledahan di lantai 6 Gedung Nusantara I, tepatnya di ruang kerja anggota DPR Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu yang terjerat kasus dugaan suap terkait pembahasan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PERA) tahun 2016.
Rupanya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini naik pitam melihat penyidik KPK membawa serta beberapa anggota Brimob lengkap dengan senjata api laras panjang.
"Jangan geledah bawa-bawa senjata," semprot Fahri kepada penyidik KPK saat mendatangi ruang penggeledahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/1).
Saking marahnya, Fahri berani bertanggung jawab atas larangannya itu kepada Kapolri langsung. "Tidak boleh bawa senjata ke sini (DPR). Nanti saya bilang Kapolri, saya yang tanggung jawab," ujarnya membentak.
Pantauan merdeka.com, usai dibentak Fahri, penyidik KPK kaget dan langsung menghentikan kegiatannya dan terlihat menggunakan telepon selulernya untuk menghubungi seseorang.
Usai membentak penyidik KPK, Fahri pun keluar dari ruangan. Namun, di dekat pintu keluar dia kembali naik pitam begitu melihat barisan anggota Brimob lengkap dengan senjata laras panjang.
"Saya minta tidak ada senjata di Gedung Parlemen ya. Itu sudah sesuai prosedurnya," semprot Fahri kepada para anggota Brimob.
(mdk/noe)