KPU Divonis DKPP Langgar Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres, PDIP Sindir Legitimasi Pencalonan Paslon 2

PDI Perjuangan merespons keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan ketua dan enam komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

PDI Perjuangan menilai legitimasi penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urur 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 menjadi persoalan serius.

PDI Perjuangan menilai keputusan DKPP semakin menunjukkan terjadi manipulasi Pemilu sejak putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres.

"Keputusannya tidak bisa dianggap main-main, serius, dan menunjukkan pemilu ini sejak awal ketika terjadi manipulasi di Mahkamah Konstitusi telah menjadi beban pemilu ke depan," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Menurut Hasto, pelanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu. Terlebih, Hasto mengatakan, pertama kalinya ada calon yang secara langsung dan jelas terafiliasi kepala negara.

"Dan legitimasi bahwa penetapan pasangan 02 memiliki persoalan yang amat serius," ujar Hasto.

Hasto berharap KPU dan Bawaslu dapat memperbaiki kinerja serta sikap profesional selaku penyelenggara pemilu dari hasil putusan DKPP tersebut. Sebab menurut Hasto, manipulasi dalam pesta demokrasi akan berdampak kepada generasi bangsa ke depan.

"Implikasinya sangat luas itu bisa tujuh turunan dampaknya," ujar Hasto.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.

Hal itu merupakan hasil sidang putusan terhadap empat perkara yang telah disidangkan DKPP, yakni perkara 135-PKE/DPP/XII/2023, 136-PKE/DKPP/XII/2023, 137-PKE/DKPP/XII/2023, dan 141-PKE/DKPP/XII/2023.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," kata Ketua DKPP Heddy Lugito membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Senin (5/2).