KPU siapkan revisi PKPU akibat MK hapus larangan dinasti politik

"Sebetulnya draft-nya (PKPU) sudah kami siapkan," kata Hadar Nafis Gumay.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay menyatakan pihaknya akan segera merespon surat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan larangan dinasti politik. KPU sudah menyiapkan revisi terhadap PKPU.

"Sebetulnya draft-nya (PKPU) sudah kami siapkan. Bisa saja kami siapkan draft perubahannya kami sampaikan (ke DPR). Soalnya ini kan sudah masa reses, sudah tak ada waktu lagi. Itu yang terkait petahana," kata Hadar di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

‎Menurutnya, perubahan di dalam PKPU tepat pada butir q, kalau di peraturan MK ada pada butir r. Pasal-pasal itu akan dibatalkan KPU sedangkan dalam Undang Undang Pilkada tak perlu ada perubahan.

"Jadi akan keluarkan satu PKPU perubahan pada PKPU Nomor 9. Jadi pasal yang dibatalkan yaitu dibatalkan juga di dalam PKPU," tuturnya.

‎Hadar juga menegaskan sebetulnya tanpa direvisi, keputusan MK sudah otomatis berlaku dalam PKPU. Menurutnya peraturan atau keputusan MK tersebut harus disepakati, sedangkan KPU sebagai lembaga pelaksana harus menjalankannya.

‎"Karena tidak boleh ada satu pihak pun yang tidak melaksanakan itu. Keputusan MK itu ya harus diikuti semua pihak, termasuk kami sebagai penyelenggara. Keputusan yang final dari MK," pungkasnya.‎

Baca juga:
Menteri Yuddy: Politik dinasti tak sehat dalam proses demokrasi
JK soal politik dinasti: Sudah jalankan saja putusan MK
Dimyati: Dinasti politik bikin kekuasaan dimiliki segelintir orang
Margarito sebut dinasti politik tak masalah asal ada pengawasan
Pimpinan KPK sebut dinasti politik berpotensi tindak pidana korupsi
Ahok: Dinasti politik boleh, yang enggak itu dinasti korupsi
Wakil Ketua DPR hormati putusan MK cabut larangan politik dinasti