KPU soal Jokowi bagi sepeda: Kalau itu kampanye enggak boleh gunakan fasilitas negara
KPU soal Jokowi bagi sepeda: Kalau itu kampanye enggak boleh gunakan fasilitas negara. Arief juga menilai pembagian sertifikat tanah juga boleh dilakukan selama itu bagian dari program Pemerintah.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menanggapi soal Presiden Jokowi yang kembali membagi-bagikan sepeda kepada masyarakat. Menurut dia, bagi-bagi sepeda diperbolehkan apabila berkaitan dengan tugas Presiden.
"Prinsipnya, kalau itu kampanye maka itu dia enggak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau bukan dan itu program pemerintah ya silakan. Tapi kalau masuk kampanye ya enggak boleh," ujar Arief di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Arief juga menilai pembagian sertifikat tanah juga boleh dilakukan selama itu bagian dari program Pemerintah. Dia mengatakan, selain menjadi peserta Pilpres 2019 yang berkampanye, Jokowi pun masih seorang kepala negara yang masih harus bertugas seperti biasa.
"Kayak kemarin ada yang namanya sertifikat kasih akte tanah, kalau itu program pemerintah, ya masa Pemilu harus menghentikan program pemerintah. Kan tidak juga itu boleh jalan tapi jangan dimanfaatkan dengan kampanye," jelas Arief.
Arief menegaskan Jokowi boleh melakukan hal itu, asalkan tidak menggunakan atribut atau nomor urut partai. Jokowi sebagai petahana juga dilarang mengajak masyarakat untuk memilihnya saat melakukam tugas sebagai Presiden.
"Kampanye kalo dia mengajak masyarakat untuk memilih, menggunakan atribut atau ada nomor urut," ucap Arief.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membagikan sepeda kepada masyarakat. Padahal sebelumnya, ia menyetop kebiasaannya itu karena telah masuk masa kampanye Pilpres 2019.
Bagi-bagi sepeda itu dilakukan di sela-sela penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Lapangan RRI, Depok, Jawa Barat.
Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan kuis dengan meminta warga menyebutkan tujuh nama suku dan tujuh nama pulau yang ada di Indonesia. Dua warga yang beruntung terpilih maju ke depan yaitu warga Tapos bernama Sigit dan warga Depok bernama Hindui
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPU tegaskan Jokowi bagi-bagi sepeda sah-sah saja
KPU tidak akan tagih surat cuti menteri atau kepala daerah yang ikut kampanye
Diperbolehkan KPU, Jokowi kembali bagi-bagi sepeda untuk warga
KPU akan buat gerakan nasional cek DPT ke kantor desa dan kelurahan
KPU akan hitung Pilpres lebih dahulu dibandingkan Pileg
KPU batasi harga cinderamata kampanye hanya Rp 60.000/item
Tak bisa dipertanggungjawabkan Rp 30 M, 5 komisioner KPU Kaltim diperiksa