Kronologi Partai Kabah habis manis sepah dibuang Koalisi Prabowo
Suryadharma Ali adalah satu-satunya pentolan parpol yang hadir dalam kampanye Gerindra dalam Pemilu Legislatif lalu.
Dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dini hari tadi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hengkang dari Koalisi Merah Putih (KMP). Partai Kabah itu memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kendati paket pimpinan yang diusung kubu Jokowi ini kalah lewat voting.
Perubahan sikap PPP ini dilatarbelakangi tidak diakomodirnya kader Partai Kabah dalam paket kursi pimpinan MPR yang diusung KMP. Dalam paket pimpinan DPR, PPP juga tidak dapat jatah. Namun, dengan kursi yang paling kecil di KMP, ketika itu mereka sadar diri.
Akan tetapi untuk kursi pimpinan MPR, PPP tidak mau mengalah lagi. Wakil Sekjen PPP Syaifullah Tamliha menuding PKS di balik hilangnya kursi PPP di MPR.
"Riwayatnya ketika itu PPP enggak kompak kemudian itu diberikan kepada PKS," kata Syaifullah saat dikonfirmasi di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10).
Menyadari hal itu, PPP terus meminta haknya kepada KMP, kendati akhirnya tidak digubris. Mereka pun kecewa melihat PPP selama ini begitu setia kepada Koalisi Prabowo.
Seperti diketahui, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali adalah satu-satunya pentolan parpol yang hadir dalam kampanye Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif 2014 lalu, ketika partai lain yang akhirnya bergabung dalam KMP belum jelas sikap politiknya.
Berikut kronologi PPP habis manis sepah dibuang:
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kenapa RPP itu penting? RPP memberikan panduan yang jelas bagi guru tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana itu akan diajarkan, dan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa. Hal ini membantu guru untuk menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.
PPP tidak dapat jatah pimpinan MPR
Bersabar karena tidak dapat jatah kursi DPR, ternyata tidak membuat nasib PPP dalam Koalisi Merah Putih (KMP) membaik. Partai Kabah itu ternyata juga tidak diberi kursi pimpinan MPR.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui bahwa tidak ada nama kader PPP dalam paket pimpinan MPR, yang akan diajukan oleh Koalisi Merah Putih. Namun dia tak mengungkap alasan kenapa PPP satu-satunya partai di koalisi tak dapat jatah pimpinan DPR dan MPR.
"Kalau untuk komposisi partai, sudah fiks Demokrat, Golkar, PKS, PAN, DPD," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10).
Fadli hanya menjelaskan, bahwa masih banyak jabatan lain yang bisa diambil atau diberikan oleh PPP. Dia meyakini bakal memberikan kompensasi lebih kepada PPP di alat kelengkapan dewan seperti komisi nantinya.
"Kan alat kelengkapan dewan juga belum dibahas. Nanti kita lihat di sana kan banyak," kata Fadli.
Kecewa KMP gara-gara kursi pimpinan MPR, PPP ancam membelot
Koalisi Merah Putih (KMP) tidak menyertakan perwakilan PPP dalam paket pimpinan MPR yang akan diusung dalam pemilihan yang akan berlangsung Selasa (6/10). Waketum PPP Emron Pangkapi menyatakan PPP merasa diremehkan meskipun mereka dijanjikan mendapat kursi pimpinan alat kelengkapan DPR.
"Kesepakatan (surat melepas kursi pimpinan MPR yang diteken SDA) semacam itu jika benar, sudah dibatalkan rapat fraksi malam ini. Kemudian kita tetap tempatkan posisi pimpinan MPR sebagai prioritas," kata Emron usai menghadiri rapat Fraksi PPP di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10).
Emron menambahkan, PPP tidak mempersoalkan jika ketua MPR diberikan kepada Demokrat. Akan tetapi, PPP harus tetap mendapat jatah pimpinan MPR.
PPP tegaskan gabung koalisi Jokowi
Rapat pleno Fraksi PPP memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat dalam pemilihan Ketua MPR. PPP mengabaikan sikap PKS yang mengalah untuk tidak mengambil kursi wakil ketua MPR dari paket Koalisi Merah Putih.
"Berdasarkan masukan, pertimbangan, analisa internal fraksi kami bersepakat untuk bersama dengan rekan-rekan fraksi PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem serta kelompok DPD untuk sama-sama mengusung pimpinan MPR pada periode akan datang," ujar Ketua Fraksi PPP di MPR, Irgan Chairul Mahfiz di Gedung DPR, Selasa (7/10).
Keputusan ini diambil setelah rapat pleno 30 menit dihadiri Ketua Umum Suryadharma Ali, dan Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar, Suharso Monoarfa, dan Emron Pangkapi serta Sekjen Romahurmuziy beserta anggota F-PPP.
SDA tegaskan PPP tetap di KMP meski ikut paket MPR kubu Jokowi
Dalam rapat pleno fraksi PPP akhirnya memutuskan merapat ke kubu Jokowi dalam paket mengajukan calon pimpinan MPR. Rapat pleno ini langsung dipimpin oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).
Suryadharma menegaskan, PPP gabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya dalam perebutan pimpinan MPR. Untuk sikap politik lainnya, PPP tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).
"Hasil rapat kami ke KIH. Sudah fix. Alasannya tanya Pak Hasrul. Tetap di KMP," kata Suryadharma di Gedung DPR Jakarta, Selasa (7/10).
Suryadharma menegaskan, keputusan PPP merapat ke kubu Jokowi tak perlu izin Prabowo Subianto. Menurutnya, ini adalah hasil rapat internal PPP sendiri.
"Ternyata sudah ada proses lebih jauh ke KIH yang dilakukan oleh Pak Hasrul," ujarnya.
Gerindra ingin PPP balik ke Koalisi Merah Putih
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon berharap PPP kembali ke pangkuan Koalisi Merah Putih (KMP) setelah berbelok arah mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pemilihan Pimpinan MPR.
"Mudah-mudahan kembali bergabung. Kita sama-sama berjuang, memang PPP punya masalah internal," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10) pagi.
Fadli mengaku, KMP masih membuka diri bekerja sama dengan PPP. Fadli menambahkan, tidak ada sanksi bagi PPP apabila ingin kembali bergabung dengan KMP.
"Kita tidak ada masalah untuk terus bekerja sama dengan PPP. Tidak ada sanksi bukan sekolahan ya," ucap Fadli.