Kronologi tersebarnya surat DKP ke publik versi kubu Prabowo

Kubu Prabowo melaporkan empat orang terkait beredarnya surat rekomendasi pemberhentian Prabowo.

Kubu calon presiden Prabowo Subianto akhirnya melapor ke Mabes Polri terkait beredarnya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) soal rekomendasi pemberhentian mantan menantu Presiden Soeharto itu sebagai Danjen Kopassus. Ada empat orang yang mereka laporkan.

"Namanya ada di penyidik. Nanti dari penyidik (menyebutkan) belum kapasitas kami. Setelah LP-nya ada nanti kami kasih tahu. Kami (bukti) download dari FB tersebut dan kami download semua link-nya orang-orang yang perlu kami laporkan, yang  mengupload dan mendistribusikan," ujar Tonin Takhta Singarimbun, salah satu anggota Aliansi Advokat Merah Putih, usai melapor ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/6).

Tonin kemudian membeberkan, awal peredaran surat negara itu terjadi pada Minggu (8/6) sore.

"Pada saat sore hari ada masuk melalui Facebook kami. Lalu kami telusuri bahwa ini diupload oleh seseorang dari Twitter dan kaskus," ungkapnya.

Kemudian pihaknya menelusuri kapan dokumen itu discan atau difoto untuk disebarluaskan. Kemudian terungkaplah pelaku menyebarkan surat itu sekitar 7 Juni 2014 lalu sebelum masyarakat luas mengetahui ada dokumen ini.

"Kalau tidak salah mulai Selasa, Rabu dan seterusnya ini dibicarakan," tambahnya.

Tonin menambahkan, saat itu dia dan beberapa pihak dari Aliansi Advokat Merah Putih mengadakan perundingan di pada 7 Juni 2014 di Rumah Polonia.

"Kami sudah berunding. Kami merasa dirugikan dengan dokumen ini sebagai masyarakat. Kita Advokat kita tahu kalau ada kejahatan kami harus melaporkan," ujar Tonin.

Setelah melakukan rapat, kemudian pihaknya mencari hari dan waktu yang tepat untuk melaporkan ke polisi. "Inti dari laporan ini adalah, siapa yang memasukkan dokumen ini ke dalam sistem elektronik, kejahatan IT," bebernya.

"Ini sudah disebarkan kurang lebih 500 account termasuk account saya juga ada dan dibaca jutaan orang," lanjut Tonin.

Empat orang yang dilaporkan pihaknya memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pemilik account twitter atau kaskus, kemudian yang mengupload, memasukkan ke dalam sistem elektronik, yang mendistribusikan dan ada yang komentar. Saat ditanya apakah salah satu dari empat nama yang dilaporkan adalah Wakil Ketua DKP, Jenderal (purn) Fachrul Razi, dia bungkam.

"Tapi, dua hari lalu ada di televisi ada Bapak Samsul Djalal, Fachrul Razi menyatakan dokumen ini pernah dikeluarkan beliau. Jadi, kami yakin dokumen ini adalah yang rahasia," kilahnya.