KTP Warga DKI Dicatut Dharma-Kun, Heru Budi: Tidak Ada Kebocoran Data dari Pemerintah
Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi informasi terkait pencatutan KTP untuk persyaratan dukungan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) jalur perseorangan atau independen Pilkada DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Heru mengatakan, pihaknya menyerahkan proses penyelesaian pencatutan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- Bawaslu Nyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tak Terbukti Catut NIK KTP Warga Jakarta
- Gaduh KTP Warga Jakarta Dicatut, Dharma-Kun Dilaporkan ke Bawaslu: Terancam 6 Tahun Penjara
- KTP Warga DKI Dicatut untuk Pilkada Jakarta, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu Tentukan Nasib Dharma-Kun Wardana
- Mudah, Begini Cara Warga DKI Jakarta Cek KTP yang Dinonaktifkan
Dia menegaskan tidak terjadi kebocoran data KTP masyarakat di DKI Jakarta. "Saya sudah kontak dari tiga hari lalu (dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin). Data itu tidak ada kebocoran dari pemerintah," kata Heru di Jakarta, Senin (19/8).
Saat dimintai komentar lebih lanjut, Heru enggan memberikan pernyataan. Alasannya, hal itu merupakan ranah dari Bawaslu.
Tolak Investigasi
Di sisi lain, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyatakan hal senada dengan Heru bahwa di lembaganya tidak ada kebocoran data.
"Karena data itu memang berada di Kementerian Dalam Negeri. Jika ada kebocoran data maka ya tidak hanya DKI pasti berimbas semuanya," kata Budi seperti dilansir Antara.
Terkait hal ini, Budi meminta permasalahan itu ditanyakan langsung ke tim Dharma Pongrekun bagaimana mereka dapat melakukan pencatutan NIK KTP. Menurut Budi, Dukcapil tidak akan melakukan investigasi atas pencatutan itu.
Sebelumnya, bakal paslon Dharma-Kun dinyatakan lolos tahap kedua verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta pada 15 Agustus 2024. Namun, ramai masyarakat yang mengadukan bahwa mereka tak merasa memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) tersebut namun NIK-nya tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun.
- 4 Jenis Buta Warna yang Rentan Dialami oleh Seseorang dan Perlu Diwaspadai!
- Pantas Banyak Orang Indonesia Pilih Kerja di Arab Saudi, Ternyata Segini Gaji Sopir Bus di Mekkah Bikin Tergiur
- Doa Menabung untuk Menikah & Dilimpahkan Rezeki oleh Allah SWT, Bisa Jadi Amalan Tiap Hari
- Teknologi ini DIpercaya Jadi Kunci Pembangunan Piramida Mesir Kuno
- Inalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Menteri Airlangga dan Keluarga Besar Golkar Berduka
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024