Luhut Bersedia Jadi Ketum Golkar, Ini Beberapa Syaratnya
Luhut mengaku siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dengan catatan, banyak kader Partai Golkar yang mendukungnya duduk di kursi ketum.
Luhut sering didatangi kader Golkar yang mendukungnya jadi ketua umum
Luhut Bersedia Jadi Ketum Golkar, Ini Beberapa Syaratnya
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Dengan catatan, banyak kader Partai Golkar yang mendukungnya duduk di kursi ketum.
"Kalau didukung, mau," jelas Luhut, saat ditemui di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, di Denpasar Selatan, Selasa (25/7).
Luhut menilai, kepempimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ini cukup bagus. Dia mengaku tidak punya masalah dengan Airlangga.
Namun, apabila para kader Golkar ingin dirinya menjadi Ketum Golkar periode selanjutnya, Luhut siap.
Akan tetapi, Luhut ingin jadi ketua umum sesuai dengan mekanisme internal Golkar.
"Airlangga itu teman baik saya. Saya tidak ada masalah. Soal itu tadi (dukungan ke saya) biarin saja mekanisme mereka jalan, saya sih menunggu saja. Tidak ada kepentingan di situ,"
Luhut Panjaitan
Merdeka.com
Luhut juga tidak menampik bahwa dirinya sering didatangi oleh para senior di Partai Golkar. ”Iya betul. Berkali-kali saya didatangi," ujar dia.
Suarakan Munaslub Terancam Dipecat
Di sisi lain, Wakil Ketum Golkar Firman Soebagyo mengingatkan, ada ancaman hukuman bagi kader Golkar yang mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Dorongan Munaslub itu untuk mengganti arah dukungan Golkar terkait calon presiden. Firman menuturkan, konsekuensi kader yang tidak menjalankan keputusan partai bisa dipecat. Ia mencontohkan hal yang terjadi di Golkar pada Pemilu 2004 lalu.
"Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu. Dan ini bukan main-main. Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu," tegas Firman.
Firman mendesak Ketua Dewan Etik Golkar untuk memproses kader yang tidak menjalankan keputusan Munas 2019 untuk mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.