Mahasiswa Bekasi Gelar Aksi Demonstrasi dan Bakar Foto Presiden Jokowi

Aksi membakar foto Presiden Jokowi itu dilakukan sebagai bentuk kritik karena pemimpin negara ini dianggap telah keluar dari koridor demokrasi yang sehat.

"(Bakar foto Presiden Jokowi) itu sebagai bentuk kritik dari teman-teman, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat kalau Jokowi sudah tidak sehat dalam berdemokrasi," kata Aditya Syahran, seorang peserta aksi.

Menurut Aditya, Presiden Jokowi telah melanggar sumpah jabatan. Dia juga menganggap Jokowi bukan lagi menjadi pejabat publik, karena hanya mementingkan satu golongan.

"Presiden melanggar sumpah jabatan, secara konstitusi presiden adalah pejabat publik, pejabat publik harus bersikap adil terhadap elemen masyarakat, namun saat ini presiden tidak lagi menjadi pejabat publik, presiden hanya menjadi satu orang yang mementingkan satu golongan keluarga untuk melakukan kekuasaannya," katanya.

Menurut Aditya, ada lima kesalahan fatal yang dilakukan Jokowi. Pertama, Jokowi memberikan sinyal dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Isinya di sini ada lima dosa dari Jokowi, yang pertama mendukung capres penculikan aktivis 98 dan pelanggaran HAM," katanya.

Kesalahan kedua, lanjut Aditya, yakni membangun politik dinasti untuk melanjutkan kekuasaannya dengan berbagai cara.

"Jokowi memang tidak melanggar hukum, tapi Jokowi melanggar etika, moralitas dan berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Kesalahan ketiga, kata Aditya, Jokowi telah menghidupkan kembali Orde Baru, sehingga cita-cita mewujudkan reformasi yang adil pun terancam gagal.

"Poin keempat ada pelemahan pemberantasan korupsi, di sini kami melihat potensi munculnya Orba, potensi munculnya oligarki itu akan berdampak terhadap kestabilan negara, berdampak pada praktik-praktik korupsi yang akan terjadi di masa depan yang akan datang," ungkapnya.

Sementara kesalahan kelima, yaitu soal netralitas presiden pada pesta demokrasi tahun ini. Menurut Aditya, presiden yang tidak netral pada Pemilu akan diikuti pada struktur di bawahnya.

"Jika presiden tidak netral, menteri pun tidak netral, kepala daerah pun tidak netral, maka yang terganggu apa? Kinerja para pejabat publik tidak mengedepankan fungsinya sebagai public service," katanya.

Aditya mengatakan, aksi serupa akan terus dilakukan jika Jokowi tidak melakukan tindakan untuk mengubah keadaan agar demokrasi berjalan dengan baik dan adil.

"Kita akan terus bergerak, kita akan bertambah jumlahnya lebih banyak dan kita pastikan konsisten, kita akan terjaga sampai demokrasi kita terwujud sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," tandasnya.