Mahfud MD: Selama Ini Kapolri, Panglima TNI & Jaksa Agung Koordinasi Langsung ke Presiden
Kabar tersebut awalnya diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Kabar tersebut awalnya diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Mahfud MD: Selama Ini Kapolri, Panglima TNI & Jaksa Agung Koordinasi Langsung ke Presiden
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD tak menyangkal sepenuhnya terkait dengan ucapan dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto soal peran fungsi-fungsi Menko Polhukam yang telah diambil alih Presiden Joko Widodo.
"Enggak juga (tidak diambil alih sepenuhnya). Saya tidak merasa begitu, tapi penilaian politik dari luar begitu ya silakan,"
kata Mahfud saat ditanya awak media di Jakarta, Jumat (2/2).
merdeka.com
Sebab, Mahfud juga merasakan sudah dua bulan ke belakang selama menjabat Menko Polhukam, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, sampai Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah tidak berkoordinasi dengan dirinya.
"Maksudnya kan mungkin selama ini mungkin. Selama 2 bulan ini koordinasi Panglima, Kapolri, Jaksa Agung, dan lain-lain itu langsung ke presiden, mungkin itu yang dimaksud Pak Hasto, ya enggak apa-apa bagi saya,"
kata Mahfud.
merdeka.com
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, mundurnya cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dari kabinet lantaran fungsi-fungsi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM diambil alih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mundurnya prof Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi polhukam langsung diambil alih oleh Bapak Jokowi,"
kata Hasto, kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, dikutip Jumat (2/2).
merdeka.com
Kendati demikian, Hasto tak menjelaskan secara rinci fungsi apa saja yang telah diambil alih oleh Presiden Jokowi.
Dia hanya berharap agar Presiden Jokowi mampu menunjukan nilai-nilai teladannya sebagai kepala negara menjelang Pemilu 2024.
"Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan," ungkapnya.
Terlebih, kata Hasto, terhadap korban-korban intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang seharusnya netral dan mengayomi masyarakat.
"Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya, agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat," tegas Hasto.