Marak buruh China ilegal, Masinton kritik lemahnya pengawasan
Marak buruh China ilegal, Masinton kritik lemahnya pengawasan. Masinton menilai kebijakan bebas visa hanya untuk berkunjung bukan untuk menetap dan bekerja di Indonesia. Seharusnya ketika menerapkan kebijakan bebas visa, pengawasan masuknya warga negara asing juga diperketat.
Anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan banyaknya buruh ilegal asal China yang masuk ke Indonesia disebabkan karena lemahnya pengawasan pemerintah. Seharusnya ketika menerapkan kebijakan bebas visa, pengawasan masuknya warga negara asing juga diperketat.
"Itu monitoring-nya yang lemah. Evaluasi itu bisa dilakukan dalam aspek pengawasan monitoring pengawasan. Harusnya ketika kebijakan bebas visa dilakukan, harusnya pengawasan terhadap orang-orang asing itu di Indonesia harus ketat," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (22/12).
Masinton menilai kebijakan bebas visa hanya untuk berkunjung bukan untuk menetap dan bekerja di Indonesia.
"Jangan sampai menyalahgunakan bebas visa itu. Visa kunjungan tapi aktivitasnya di sini malah kerja. Nah itu kan pengawasannya yang lemah," terangnya.
Politikus PDIP ini meminta pemerintah melalui Dirjen Keimigrasian melakukan evaluasi sistem pengawasan dan monitoring. Sebab, kata dia, persoalan buruh asing ilegal karena pihak imigrasi lamban melakukan deteksi.
"Jadi, evaluasi itu terkait dgn sistem pengawasan dan monitoringnya. Deteksinya tidak cepat gitu lho. Harusnya kan cepat deteksi. Harusnya pengawasan dari imigrasi lebih cepat," pungkasnya.
Baca juga:
Soal buruh China ilegal, Gerindra minta Jokowi pecat Menaker
DPR segera panggil Menkominfo, Menlu & BIN soal WN China ilegal
Menguak aktivitas pekerja China ilegal di PLTU Kukar
Disidak petugas, pekerja ilegal China di PLTU di Kukar berlarian
Pabrik di Gresik terbukti pekerjakan buruh China ilegal
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong pencegahan pinjol ilegal? Selain masyarakat, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk menindak pinjol ilegal yang marak di tengah masyarakat. Maka dari itu, jumlah pengaduannya terus meningkat. Hingga 28 Maret 2024, OJK mencatat pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 4.985 aduan. Dimana, OJK juga telah memblokir 311 pinjol ilegal sejak awal tahun ini. "Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif.
-
Apa saja yang dipuji DPR tentang kinerja Ditjen Imigrasi? “Selaku mitra kerja Kemenkumham sekaligus Ditjen Imigrasi, saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Imigrasi ke-74. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi berbagai pencapaian dari Ditjen Imigrasi yang sangat inovatif,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (26/1).
-
Kenapa Petugas Imigrasi tersebut didorong? Berdasarkan hasil olah TKP, dengan menggunakan metode Sciencetif Crime Investigation (CSI) mantan Kapolres Metro Jakarta Barat itu mengatakan tersangka membunuh TS dengan cara mendorongnya dari balkon apartemen.
-
Mengapa DPR mendesak Imigrasi untuk memperketat pengawasan orang asing di Bali? Hal ini menyusul aksi WNA asal Inggris yang merebut dan menabrakkan truk milik warga. Polres Badung, Bali menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris setelah kedapatan membawa kabur truk dan menabrak gerbang tol hingga sejumlah pengendara. Aksi ini terekam dalam video dan viral di media sosial (medsos). Sebelum merebut truk, WNA itu lebih dahulu merebut paksa hingga memukuli sang supir.
-
Di mana Petugas Imigrasi itu didorong? "Ada di tempat jemuran di balkon itu tertekan ke bawah dan di balkon ada darah dan DNA dari pelaku.
-
Apa yang sering dilakukan oleh para penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk? Saksi kasus dugaan korupsi timah, Agung Pratama mengungkapkan penambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kerap kembali meski sudah ditertibkan oleh PT Timah maupun aparat penegak hukum (APH)."Pada hari penertiban itu, mereka keluar. Setelah itu kadang beberapa minggu atau beberapa hari masuk lagi," ujar Agung selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2020-2021 dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).