Masinton PDIP Nilai Pemilu 2024 Sudah Cacat, Singgung Kasus Paman dan Keponakan

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai Pemilu 2024 tidak akan berjalan dengan baik. Sebab, menurut dia, proses awalnya sudah manipulatif.

Masinton bicara bagaimana semangat Tap MPR XI Tahun 1998 menegaskan penyelengaraan negara bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Kini dinodai karena ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait usai minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang memberikan jalan kepada putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Sementara yang memutus putusan tersebut adalah Anwar Usman, hakim konstitusi yang merupakan ipar Jokowi dan paman Gibran.

"Ada KKN di sana, ada, korupsinya ada, penyelewengan kewenangan untuk publik diselewengkan menjadi privat, kepentingan privat, kepentingan keluarga makanya disebut mahkamah keluarga, ada kolusinya, ada, terbuka lah intervensi pihak luar terhadap hakim MK, ada nepotisme, ada, paman memutus ponakan," 

kata Masinton dalam diskusi di DPR, Jakarta, Rabu (15/11).

Maka dari itu, menurut Masinton, prosesnya sudah cacat sejak awal, ada manipulasi. Dia khawatir karena prosesnya yang sudah cacat, terbuka potensi cacat dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Nah jadi ini satu proses yang teman-teman di awal sudah cacat, di awal sudah manipulatif, ini baru di awal, kemudian masuk di tahapan pemilu, pelaksanaan, kalau konstitusi saja bisa diakali, dibegal untuk kepentingan kontestasi apalagi dalam pelaksanaan, itu dia," 

ujarnya.

merdeka.com

Dia menyinggung masalah tiba-tiba ada baliho Ganjar-Mahfud MD yang dipindah di Bali. Masinton pun bicara bisa saja nantinya hasil di surat suara bisa berganti.

"Banner bisa pindah dan kemudian bisa terpasang sendiri lagi tuh, ya kan. Banner yang satu geser yang tiga geser, yaa kertas suara bisa ganti, hasil bisa ganti," ujarnya.