Menaikkan Ambang Batas Parlemen Dianggap Bukan Solusi Sederhanakan Parpol
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, menaikkan aturan ambang batas parlemen merupakan penyimpangan demokrasi. Konsekuensi ambang batas menurut Titi, tidak lagi mementingkan derajat kebebasan masyarakat dalam memilih.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, menaikkan aturan ambang batas parlemen merupakan penyimpangan demokrasi. Konsekuensi ambang batas menurut Titi, tidak lagi mementingkan derajat kebebasan masyarakat dalam memilih.
"Semakin menaikan ambang batas konsekuensinya mendistorsi derajat kedaulatan rakyat," ujar Titi dalam acara peluncuran buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di D'Hotel, Minggu (2/2).
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang dimaksud dengan Pantarlih Pemilu? Pantarlih Pemilu adalah singkatan dari Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Pantarlih Pemilu memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Para anggotanya juga memiliki tugas penting selama proses Pemilu.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dia tak menampik partai politik di parlemen cukup gemuk, namun dengan menaikan ambang batas menurutnya tidak bisa dijadikan sebagai solusi untuk menyederhanakan partai. Terlebih lagi, pemberlakuan ambang batas parlemen pun hingga saat ini tidak membuktikan penyederhanaan partai politik terealisasi.
Ketimbang terus meningkatkan nilai ambang batas, Titi mengusulkan perolehan jumlah kursi diperkecil.
"Jadi Perludem itu cukup keras. Ini (menaikan nilai ambang batas) bukan pilihan," tandasnya.
Di partai politik, nilai ambang batas parlemen masih menuai pro dan kontra. PDIP dalam rapat kerja nasional mengusulkan untuk merevisi UU Pemilu. Yakni mengubah pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup dan juga ambang batas parlemen menjadi paling kurang lima persen untuk DPR dan berjenjang ke tingkat di bawahnya (5% DPR RI, 4% DPRD Provinsi dan 3% DPRD Kabupaten/Kota).
Sistem proporsional tertutup hanya memberikan pemilih opsi coblos lambang partai tanpa calon legislatif. Sistem ini terakhir digunakan pada tahun 2004.
Sementara Partai NasDem, ingin ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. dengan alasan, penyederhanaan partai politik di parlemen.
Namun kedua usulan dari parpol tersebut ditentang parpol kecil. Hal tersebut dianggap sebagai sikap arogan partai yang masuk lima besar dalam Pemilu 2019 lalu.
(mdk/rnd)