Mendagri ajak melawan kampanye politik bernada SARA dan ujaran kebencian
Pemerintah menabuh genderang perang terhadap isu politik identitas. Tjahjo berharap Bawaslu dan Polri mampu menjalankan tugas untuk menanggulangi dan melawan isu SARA dan ujaran kebencian. Sehingga dalam kontestasi nanti hanya ada adu program dan konsep.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan tiga kunci sukses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Itu disampaikan saat merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 di Hotel Kartika Chandra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).
Pertama, meningkat partisipasi politik masyarakat. Tiap tahunnya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum selalu meningkat. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi di Pemilu 2019 mencapai 80 persen.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
"2015, pilkada serentak diikuti 70 persen masyarakat Indonesia yang punya hak pilih. 2016-2017 mencapai 74 persen partipasinya. Target KPU dan pemerintah pada pilkada tahun depan harus mencapai minimal 78 persen sehingga memasuki pileg dan pilpres insyallah bisa mencapai 80 persen lebih," ungkap Tjahjo.
Kedua, hilangnya praktik politik uang yang kerap menjadi penyakit tiap gelaran pemilihan umum. Dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Bawaslu diberikan kewenangan lebih untuk menindak tegas praktik politik uang.
"Undang-undang berikan kewenangan yang lebih kepada Bawaslu untuk menindak pasangan calon, perorangan yang menggunakan politik uang harus ada tindakan yang tegas," jelas Tjahjo.
Kunci terakhir adalah bebasnya isu SARA dan ujaran kebencian dalam kontestasi antar pasangan calon. Pemerintah menabuh genderang perang terhadap isu politik identitas. Tjahjo berharap Bawaslu dan Polri mampu menjalankan tugas untuk menanggulangi dan melawan isu SARA dan ujaran kebencian. Sehingga dalam kontestasi nanti hanya ada adu program dan konsep.
"Kita harus tegas melawan kampanye yang berujar kebencian, berujar SARA, fitnah ini yang kami akan minta tegas pada Panwaslu, Bawaslu, kepolisian untuk menghindari kampanye itu," ucapnya.
Tjahjo meminta kepada para stakeholder dari parpol menyiapkan segala dengan baik dan mendukung tiga hal tersebut. Juga penyelenggara dari Bawaslu, KPU, Polri, TNI serta Kejaksaan, agar membangun suasana politik yang mendukung konsolidasi demokrasi.
"Yang penting bagaimana kita membangun suasana negara yang besar ini masyarakat ikut berperan dan berpartisipasi dalam konsolidasi demokrasi kita," tutupnya.
Baca juga:
Peringatan Mendagri soal TGUPP ala Anies-Sandi
Soal TGUPP, Mendagri sebut anggaran staf ahli maksimal 15 orang
APBD DKI naik, Mendagri harap sesuai prioritas dan dipertanggungjawabkan
Mendagri sebut Emil Dardak tak perlu mundur dari Bupati Trenggalek
Mendagri singgung etika politik Emil Dardak baru setahun jadi Bupati Trenggalek