Mendagri: Keputusan hukuman mati ada di kita bukan PBB
Tjahjo menyindir PBB sendiri tidak pernah melakukan tindakan serupa saat warga Indonesia terancam hukuman mati.
Pemerintah Australia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mengintervensi Indonesia dalam upaya mencegah eksekusi mati terhadap warga Australia yang melakukan kejahatan narkoba. Tapi pemerintah tak gentar.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menilai, wajar saja bila PBB mengingatkan kepada Indonesia untuk kembali mempertimbangkan putusan hukuman mati terhadap WN Australia. Namun demikian, menurutnya hal itu tidak akan mempengaruhi keputusan dari pemerintah.
"Saya pikir karena Indonesia anggota PBB jadi memberikan surat kepada pemerintah. Tapi tetap keputusan ada di kita, bukan sama PBB," ujarnya, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (16/2).
Tjahjo menegaskan, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas narkoba dengan cara melakukan hukuman mati. Hal itu juga sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kita kan negara Indonesia yang berdaulat politik, berdikari, kita harus buktikan bahwa masalah Narkoba ini bukan hal sepele. Bayangkan saja setiap hari setidaknya ada minimal 46 orang mati setiap hari karena narkoba. Presiden juga sudah menegaskan hal itu, bahwa bandar akan di hukum mati," ucapnya.
Politikus senior PDI Perjuangan ini juga menyayangkan sikap PBB yang tidak melakukan tindakan serupa disaat warga Indonesia terancam hukuman mati di negara lain.
"Semestinya harus menerapkan sikap sama di saat kita berada di posisi tersebut," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pekan lalu menekan Indonesia agar menghapus hukuman mati. Notifikasi keberatan itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi, Kamis (14/2), terkait rencana eksekusi dua warga negara Australia.
Dia mengingatkan Indonesia agar mempertimbangkan ulang keputusan menghukum mati warga asing, sekalipun mereka terlibat kasus kejahatan berat seperti narkoba.
"PBB menentang pelaksanaan hukuman mati dengan alasan apapun. Sekjen meminta Indonesia mempertimbangkan ulang vonis eksekusi terhadap pelaku kejahatan narkoba," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
Baca juga:
Ini tampang 2 gembong narkoba 'Bali Nine' yang akan dieksekusi mati
Kemlu: Yang mau ke Indonesia turis Australia, bukan pemerintahnya
Keluarga diminta ikut dampingi 'Bali Nine' saat dibawa ke Lapas Batu
Minggu ini duo 'Bali Nine' diasingkan ke Nusakambangan
Pelaku pariwisata cuek soal ancaman Australia 'boikot Bali'
Kapan duo 'Bali Nine' dieksekusi mati?
Walau sekjen PBB protes, Kejagung tetap bakal tembak mati 'Bali Nine
-
Kenapa karmin kontroversial? Meskipun dibuat dari bahan alami, namun pewarna karmin tidak lepas dari kontroversi.
-
Kenapa hidangan odorigui dianggap kontroversial? Penyajikan seafood yang masih bergerak-gerak seperti ikizukuri dan ikan yin-yang disebut kontroversial oleh banyak orang. Praktik penyajian kuliner seperti ini dianggap tidak etis, karena ikan dan cumi diyakini masih merasakan sakit saat dihidangkan.
-
Mengapa modifikasi cumi-cumi darat kontroversial? Modifikasi cumi darat ini meningkatkan performa kendaraan, namun memiliki efek samping yang sangat kontroversial dan merugikan lingkungan serta kesehatan.
-
Apa yang menjadi kontroversi dari pernyataan Kartika Putri? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Kartika sempat viral lantaran melontarkan ide tentang para capres yang harusnya ada tes mengaji.
-
Kontroversi apa yang terjadi antara Atta Halilintar dan Tompi? Menurut penyanyi dan dokter bedah tersebut, apa yang dilakukan oleh kreator konten adalah sebuah kekeliruan besar. Terlebih saat mengetahui bahwa angka taksiran rumah senilai 150 miliar itu hanyalah trik untuk menarik perhatian penonton, bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya.
-
Bagaimana konflik antar kelompok terjadi? Konflik adalah warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.