Mendagri Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Data Kependudukan

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, agenda rapat tersebut merupakan agenda tunggal. Selain itu, Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari, jadi harus sangat aktif dalam memonitor.

2020-11-19 13:31:41

Komisi II DPR RI sepakat untuk menunda rapat pembahasan data kependudukan hari ini, Kamis (19/11). Rapat ditunda lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak menghadiri rapat pembahasan tersebut.

Seperti yang diketahui, awalnya Komisi II telah berencana untuk menggelar rapat hari ini pukul 10.00 WIB. Pihak yang diundang dalam dalam rapat yaitu Mendagri, KPU dan Bawaslu.

Namun sayangnya, Mendagri tidak hadir dan diwakili oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Para anggota Komisi II beserta pimpinan pun sangat menyayangkan hal tersebut.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, agenda rapat tersebut merupakan agenda tunggal. Selain itu, Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari, jadi harus sangat aktif dalam memonitor.

"Di dalam melaksanakan persiapan Pilkada Serentak 2020 tentu kita day to day harus sangat aktif memonitor. Hari ini secara khusus akan membahas soal data kependudukan dan data pemilih dalam Pilkada Serentak 2020," katanya di Gedung DPR, Kamis (19/11).

Dia menyayangkan penundaan rapat hari ini. Sebab data kependudukan pemilih sangatlah penting untuk dibahas karena dinilai memiliki peranan besar dalam Pilkada. Selama ini, data penduduk menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

"Saya sebetulnya menganggap ini penting strategis bukan hanya bicara Pilkada serentak tapi ini jangka panjang, saya harap pak menteri (Tito) datang ini bicara soal kebijakan yang mudah mudahan kalau kita punya komitmen yang tinggi ini harusnya bisa selesai," ujarnya.

Doli pun mengusulkan untuk menunda rapat pembahasan itu. Dia meminta pendapat para pimpinan dan anggota Komisi II RI lainnya yang menghadiri rapat tersebut.

"Ini (data penduduk) itu problem akut yang tidak selesai selesai setiap tahun. Tapi sayang Pak Menteri tiba-tiba beri informasi sejam lalu tidak bisa hadir, jadi saya minta pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu," terangnya.

Menurutnya, data penduduk dinilai sangat penting karena menyangkut kebijakan-kebijakan jangka panjang yang akan diambil saat melaksanakan Pilkada kedepannya. Oleh sebab itu, para pimpinan dan anggota akhirnya sepakat untuk menunda rapat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP yang hadir di rapat itu, Junimart Girsang menyampaikan, kekecewaannya kepada Mendagri karena tidak menghadiri rapat. Dia kecewa karena melihat anggota DPR lainnya sudah susah payah untuk berusaha hadir ke tempat rapat.

"Mitra Wajib hadir secara utuh, seperti KPU, Bawaslu juga demikian. Mengapa? supaya hasilnya utuh. kedepan juga berjalan utuh. Jadi bertanggung jawab kepada semua keputusan," kata Junimart Girsang, Kamis (19/11).

kalau begini terus, kemarin RDP virtual, sementara kita dari rumah bulak-balik sudah buru-buru," tambahnya.

Junimart pun melanjutkan, jika ternyata akhirnya Mendagri tidak hadir, dia pun tidak akan menghadiri rapat hari ini. Dia berharap, kedepannya penundaan rapat tidak terulang kembali. Apalagi jika ditundanya secara mendadak.

"Yang perlu siapa sekarang, pemerintah atau DPR. Pembatalan juga jangan tiba-tiba, terus terang Pak Menteri tidak hadir, saya tidak hadir hari ini, tidak hadir saya," kata Junimart.

"Jangan begini terus, saya harap terhitung mulai pagi ini kita harus ambil sikap komisi II. kalau tidak lengkap ditunda, jangan kita bulak-balik gini," tutupnya.

Baca juga:
DPR Nilai RUU Pemilu akan Membenahi Keserentakan Pilkada
Lima Isu Krusial dalam RUU Pemilu yang Diusulkan DPR
Komisi II DPR Usulkan RUU Pemilu untuk Mencabut UU dan Perppu Pilkada
DPR dan Ketua KPU Bahas Revisi PKPU Terkait Pilkada 2020
Komisi II Setujui Pagu Anggaran Kementerian PANRB Rp277,7 Miliar di 2021

(mdk/fik)