Menko Polhukam tegaskan UU Ormas bukan untuk habisi lawan politik
Usai Perppu disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, Wiranto meminta pro dan kontra dapat selesai. Sekarang waktunya untuk fokus bersama-sama berupaya menjaga keutuhan Pancasila.
Menko Polhukam Wiranto menegaskan UU Ormas dibuat bukan untuk menghabisi lawan pemerintahan Joko Widodo. Dia mengingatkan UU Ormas yang lahir dari keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas itu dikeluarkan sebagai langkah menindak pihak-pihak yang berupaya menggerogoti ideologi bangsa Pancasila.
"Pemerintah enggak akan sewenang-wenang, bukan akan menghabisi ormas islam, bukan mengabdi pada politik, bukan sebagai instrumen politik untuk menghabisi lawan politik. Semata-mata hanya mengamankan ideologi Pancasila yang harus kita amankan bersama," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/10).
Usai Perppu disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, Wiranto meminta pro dan kontra dapat selesai. Sekarang waktunya untuk fokus bersama-sama berupaya menjaga keutuhan Pancasila.
"Yasudah selesai, nanti tinggal bagaimana kita melaksanakan itu. Sekarang Perpu sudah menjadi undang-undang. Yasudah kita laksanakan dengan baik dengan jaminan-jaminan yang sudah kita sampaikan," ujarnya.
Pada Selasa (24/10), DPR mengesahkan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna DPR setelah melakukan voting pada 445 anggota fraksi yang hadir.
"Dengan berbagai catatan yang disampaikan berbagai fraksi yang ada maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang," kata pimpinan rapat Fadli Zon di Ruang Rapat Paripurna.
Berdasarkan hasil voting, Fraksi PDIP dengan 108 anggota, Golkar 70 anggota, PKB 32 anggota, PPP 23 anggota, NasDem 23 anggota, Hanura 15 anggota menyetujui Perppu Ormas untuk dijadikan UU. Sedangkan, Fraksi Gerindra 62 anggota, PKS 24 anggota, dan PAN 35 anggota tidak menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi UU.
Baca juga:
DPR resmi sahkan RUU Ormas
Reaksi protes massa usai RUU Ormas disahkan DPR
Meski UU Ormas telah disahkan, pemerintah diminta segera lakukan revisi
Ini syarat pembentukan ormas usai Perppu disahkan jadi undang-undang
Anggota Baleg sebut ada slot untuk revisi UU Ormas di Prolegnas 2018
-
Kenapa ORARI dibentuk? Demi ketertiban pemakaian frekuensi, pada pertengahan 1967, pemerintah melakukan pemberlakuan wajib daftar bagi setiap Amatir radio dan broadcaster di Hubdam V Jaya.
-
Kapan ORARI diresmikan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1967 organisasi ini diresmikan pada 9 Juli 1968.
-
Kapan upacara wisuda purnabakti Kemenkumham diadakan? Dalam periode 1 September 2022 - 1 Agustus 2023 tercatat 1.288 Pegawai pensiun yang tersebar pada Unit Utama, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham.
-
Apa itu orkidopeksi? Orkidopeksi adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk menempatkan kembali testis ke posisi normal di dalam skrotum.
-
Di mana Uut Permatasari tinggal? Uut Permatasari memilih untuk tinggal di sebuah rumah kos. Keputusan ini diambil untuk mendukung tugas suaminya, Tri Goffarudin Pulungan di Bali.
-
Kapan Orde Baru dimulai? Orde Baru sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan berlandaskan dasar negara indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena terdapat adanya ancaman Ideologi Pancasila yaitu dengan adanya pemberontakan G30S PKI. Menurut sejarah, pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan Ideologi Pancasila.Awal dari lahirnya Orde Baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).