Menkum HAM bantah putusan Partai Golkar dipolitisasi

"Sedikitpun tidak berpikir tentang politisasi keputusan Partai Golkar," kata Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan perihal pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol dipimpin Agung Laksono. Dia menyatakan, keputusan tersebut diambil sesuai dengan Pasal 32 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam pasal tersebut keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.

"Keputusan Partai Golkar benar benar berdasarkan UU Partai Politik. Sedikitpun tidak berpikir tentang politisasi keputusan Partai Golkar," kata Yasonna usai menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kamis (12/3).

Yasonna menjelaskan, untuk mengambil keputusan tersebut, dirinya sempat memanggil beberapa ahli untuk menjelaskan hasil dari Mahkamah Partai Golkar. Menurutnya, para ahli menyimpulkan bahwa dokumen yang diserahkan kubu Agung Laksono sudah memenuhi aturan perundang-undangan.

"Saya dalam mengambil keputusan itu mengundang pakar, tim ahli, untuk mengambil keputusan. Kami juga sempat lama memikirkannya. Jadi saya bisa garansi lakukan putusan tersebut berdasarkan UU Parpol," jelasnya.

Mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menyatakan paham dengan kekecewaan yang dirasakan kepengurusan kubu Aburizal Bakrie. Namun menurutnya, keputusan pemerintah yang menyetujui kepengurusan Munas Ancol tak akan memperpanjang kisruh internal Golkar jika Agung mengakomodasi keinginan-keinginan kubu Ical seperti yang juga diperintahkan oleh Mahkamah Partai Golkar.

"Semua tergantung kepengurusan yang mengakomodir kepentingan dari berbagai kubu tersebut," tandasnya.

Baca juga:
Kabareskrim bentuk Timsus tangani laporan kubu Ical
Menkum HAM: Silakan Ical gunakan hak angket
JK persilakan Golkar kubu Ical gunakan hak angket untuk Menkum HAM
Golkar dukung pemerintah, JK bilang 'bukan berarti dapat posisi'
Menang di Kemenkum HAM, Agung Laksono cs temui Zulkifli Hasan