Menkum HAM mengesahkan kembali pengurus PPP Muktamar Bandung
Pengesahan itu hanya berlaku untuk 6 bulan saja. Muktamar Bandung 2012 menghasilkan SDA sebagai ketum dan Romi Sekjen.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memutuskan pengurusan Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengembalikan pengesahan pengurus Muktamar Bandung pada tahun 2011 lalu dengan masa bakti 6 bulan. Menurut Yasonna, keputusan Mahkamah Agung soal Muktamar Jakarta tidak sah, sedangkan keputusan Muktamar Surabaya juga dicabut oleh Kemenkum HAM.
"Mengesahkan kembali surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang pengesahan susunan pengurus PPP Muktamar Bandung," kata Yasonna saat jumpa pers di Kemenkumham, Jakarta, Rabu (17/2).
Untuk diketahui, pada Muktamar Bandung terpilih Suryadharma Ali selaku ketua umum dan sekretaris jenderal Romahurmuziy (Romi).
Sebelum memutuskan hal tersebut, Menkum HAM sudah berupaya melakukan rekonsiliasi terhadap kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya, namun tidak tercapai kesepakatan. Pemerintah juga sudah bertemu dan menerima sasaran para sesepuh dan tokoh-tokoh PPP.
"Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kementerian hukum dan HAM wajib menegakkan kepastian hukum dan kepentingan umum. Dengan terjadinya kekosongan kepengurusan DPP PPP, maka diperlukan adanya Muktamar atau Muktamar Luar Biasa sesuai AD/ART PPP yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan," ujar dia.
Lanjut dia, kepengurusan DPP PPP Muktamar Bandung yang menjadi panitia pelaksana Muktamar Luar Biasa PPP nantinya. Menurut dia, para sesepuh PPP juga menawarkan adanya islah melalui Muktamar.
"Jadi ini mirip dengan Golkar. Ini beberapa sesepuh partai ada yang ketemu presiden, ada yang menawarkan islah melalui Muktamar," tandasnya.
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.