Menteri BUMN Pilihan Prabowo Harus Berani Bilang No!
Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan, Menteri BUMN pilihan Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria.
Presiden terpilih Prabowo Subianto kini tengah menjaring nama-nama yang bakal masuk menjadi menteri di kabinetnya.Salah satu yang menjadi perhatian yakni siapa Menteri BUMN pilihan Prabowo.
Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan, Menteri BUMN pilihan Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria.
- Politikus PDIP Ini Puji Pembekalan Menteri ala Prabowo di Akmil: Agar Satu Komando
- Prabowo Ditanya Calon Menteri dari PDIP dan PKS: InsyaAllah
- Prabowo: Pilih Pemimpin Ikhlas, Mereka yang Berbakti Sungguh-Sungguh untuk Indonesia
- Prabowo Sebut ‘Ndasmu Etik’, PDIP: Cerminan Ambisi Kekuasaan dan Sangat Melukai Rakyat
"Menteri BUMN ke depan harus bisa membaca peta ekonomi nasional dan kedua dari kalangan profesional," tegas Riko dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Menurut Riko, Menteri BUMN harus bisa membaca peta ekonomi nasional karena erat kaitannya dengan wajah perekonomian nasional. Dari nilai tukar rupiah hingga daya beli masyarakat.
"Dia harus mampu dalam memahami ekonomi nasional, tidak hanya mengawasi kinerja BUMN, tapi bagaimana melihat peta ekonomi kita," kata Riko.
Selain itu, calon menteri BUMN, menurut Riko, harus bersih dari kepentingan politik praktis. Karena jika demikian, bisa mengganggu kinerja BUMN. Di sisi lain, Anggota DPR RI Harris Turino meyakini, Prabowo akan memilih calon menterinya yang memiliki kapasitas.
"Siapapun presidennya memilih Menteri BUMN pasti karena kompetensi, tidak usah dipersoalkan," kata Harris.
PR Menteri BUMN
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, sosok calon menteri BUMN ke depan haruslah bermoral. Sebab, Menteri BUMN akan mengelola keuangan negara yang jumlahnya capai ribuan triliun.
"Sepuluh ribu triliun itu duit gede," kata Harris.
Legislator dari Dapil Jateng IX itu menambahkan, selain soal moral calon menteri BUMN ke depan sebenarnya sangat simpel. Yakni berani bilang no.
"Menteri BUMN yang berani ngomong no ketika dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang lucu-lucu," katanya.
Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang sebelumnya bermitra dengan BUMN, Harris Turino bercerita pengalamannya bahwa ada perusahaan pelat merah yang dipaksa mengakuisisi perusahaan pelat merah lainnya.
Padahal, sangat terang diketahui jika perusahaan yang akan diakuisisi itu kondisinya sakit. Namun dengan segala macam alasan, dipaksa mengakuisisi perusahaan tersebut.
"Saya tidak menyebut BUMN-nya, tetapi atas nama segala macam diminta menyelamatkan, melakukan hal lucu-lucu. Jadi, menteri BUMN ke depan harus berani bilang no," tutupnya.
Prabowo Panggil Sejumlah Nama
Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengatakan, jika dirinya sudah melakukan uji kelayakan para calon menteri pada pemerintahan mendatang.
Menurutnya, banyak yang bagus dan kapabel untuk membantu dirinya dalam pemerintahan selama lima tahun.
"Sebenernya prosesnya sudah berjalan dengan lama, tentunya kita berkoalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama kita pelajari," kata Prabowo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/10).
"Latarbelakang dan saya harus akui banyak sekali yang sangat bagus, sangat kapabel dan juga sebagian juga kita sudah pantau lama," sambungnya.