PAN Tegaskan Tak Pernah Main Politik Dua Kaki
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membantah partainya pernah bermain dua kaki. Hal itu menanggapi pernyataan Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membantah partainya pernah bermain dua kaki. Hal itu menanggapi pernyataan Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.
PAN, kata Viva, menjelang Pilpres 2019 mengundurkan diri dari kabinet karena perbedaan pilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"Pada masa itu, PAN tidak main politik dua kaki atau tiga kaki," ujar Viva kepada wartawan, Jumat (27/8).
"Pada saat menjelang pilpres 2019, ada perbedaan dalam pilihan pasangan calon capres/cawapres. Dalam rangka menegakkan fatsun politik, PAN mengundurkan diri dari kabinet. PAN tetap mengedepankan moral berpolitik dalam sikap dan perilakunya," jelasnya.
Kata Viva, kritikan PAN di DPR saat itu melaksanakan fungsi konstitusional sebagai anggota DPR. Semua partai di parlemen menjalankan fungsi tersebut, baik pendukung pemerintah maupun partai di luar pemerintah.
Bahkan, dalam praktiknya anggota DPR fraksi pendukung pemerintah juga bersuara dan mengkritik keras kebijakan pemerintahan.
"Dalam praktik berdemokrasi, kita menyaksikan beberapa anggota fraksi DPR pendukung pemerintah justru bersuara dan mengkritik keras kementerian atau pemerintah. Hal itu justru menjadi kewajiban dari parpol pendukung pemerintah agar pemerintahan berjalan bersih, bermanfaat, taat hukum, dan melayani rakyat," ujarnya.
Setelah Pilpres 2019, semua kekuatan politik nasional bersatu. Pasangan calon yang didukung PAN, yaitu Prabowo-Sandi juga sudah menjadi bagian pemerintah.
Pasca Kongres di Kendari tahun 2020, PAN berubah menjadi partai yang inklusif, moderat, modern, dan menghargai pluralitas dan kemanusiaan.
"Karena PAN adalah partai nasionalis relijius di tengah gelombang kerakyatan. Dengan trase baru ini, PAN akan tampil sebagai partai yang menyuguhkan politik ide dan gagasan, dalam bingkai kebangsaan," kata Viva.
"Spirit inilah yang akan ditampilkan PAN sebagai partai koalisi pemerintah," sambungnya.
Viva mengajak partai koalisi pemerintah, terutama Perindo dan PSI untuk bekerjasama membantu pemerintah dan lebih serius fokus supaya lolos ambang batas parlemen.
"PAN mengajak kepada partai koalisi pemerintah, terutama Perindo dan PSI untuk bekerja bersama-sama membantu pemerintah dan lebih serius untuk fokus di program agar partainya dapat lolos Parliamentary Threshold dan mendudukan kadernya di DPR RI," pungkasnya.
Baca juga:
Demokrat Sindir Koalisi Jokowi Usai PAN Gabung: Mau Ubah Konstitusi Pasti Lolos
Gibran Enggan Tanggapi PAN Masuk Koalisi Jokowi: Saya Mikir Covid, Bukan Politik
PAN Soal Jatah Menteri: Kami Hormati Fatsun dalam Berpolitik
PKS Harap Masuknya PAN Buat Pemerintah Lebih Fokus Kerja untuk Rakyat
PAN Gabung Pemerintah, Demokrat Harap Bukan Ingin Perpanjang Masa Jabatan Presiden
PKB: Jatah Menteri untuk PAN Tergantung Kesepakatan dengan Jokowi