LIVE

PDIP akan kirim surat nama Wakil Ketua DPR setelah ada rapat Bamus

Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman mengatakan surat yang berisi nama Wakil Ketua DPR dari PDIP akan disampaikan setelah ada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan waktu pelantikan dalam sidang paripurna.

Berebut Pimpinan DPR/MPR

Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman mengatakan surat yang berisi nama Wakil Ketua DPR dari PDIP akan disampaikan setelah ada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan waktu pelantikan dalam sidang paripurna.

"Saya rasa partai dalam hal ini akan menyurati segera kalau memang sudah ada Bamus untuk penetapan paripurna. Ini kan Bamusnya saja belum. Apakah ada Bamus untuk paripurna besok soal pelantikan, kalau itukan tentu otomatis partai sudah kirim surat," katanya Alex di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Orang lain juga bertanya?

Alex mengatakan wakil dari partainya bisa segera dilantik. Namun dia menyadari bahwa pelantikan ini harus melalui proses kelembagaan yang cukup panjang.

"Tentu di dalam proses ini kita berperan dan tidak mengabaikan kesadaran fraksi lain tentang sebuah keadilan dalam komposisi kursi pimpinan DPR. Ya tentu kami ingin ini lebih cepat," ungkapnya.

Terkait sosok yang akan menduduki kursi itu, menurut Alex, masih harus menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tetapi berdasarkan sudut pandang pribadinya dan pengalaman di parlemen, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto memiliki kapasitas yang khusus.

"Saya ingin jabarkan secara komposisi saya sebagai pimpinan fraksi, bahwa tentu ada alasan khusus melihat kapasitas dan kapabilitas, maka yang namanya Utut Adianto ditunjuk sebagai ketua fraksi, maka yang namanya Bambang sudah 11 tahun jadi sekretaris fraksi, itu kan bukti bahwa ada proses yang mereka lalui," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan akan segera menyurati PDIP setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ang mengatur penambahan kursi pimpinan sah menjadi Undang-Undang setelah tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo selama kurang lebih 30 hari.

"Dan dilakukan DPR mengirim surat pada partai DPR untuk segera mengirim nama kadernya terbaik untuk duduk. Atau akan dilantik nanti dalam posisi wakil ketua DPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Baca juga:
Mahyudin sebut kabar pergantian Wakil Ketua MPR hanya rumor
Golkar akan ganti Mahyudin dengan Titiek Soeharto sebagai wakil ketua MPR
Bamsoet nilai Utut, Basarah & Eriko layak jadi pimpinan DPR-MPR dari PDIP
Utut Adianto dan Ahmad Basarah calon kuat pimpinan DPR dan MPR dari PDIP
Tunggu langkah Jokowi soal UU MD3, paripurna belum lantik pimpinan DPR dari PDIP

(mdk/dan)
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

batas usia calon kepala daerah
Sambil Tersenyum, Puan Jawab Isu Bakal Gantikan Gibran Jadi Wapres

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi soal isu bahwa dirinya bakal menggantikan posisi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Puan Maharani
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

baleg dpr uu pilkada
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

baleg dpr uu pilkada
Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

DPR
Baleg DPR Tegaskan Sampai saat Ini Tidak Ada UU Pilkada Baru: Yang Berlaku UU Lama dan Putusan MK

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

UU Pilkada
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

DPR
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Putusan MK
Kamis, DPR Sahkan RUU Wantimpres dan RUU Kementerian Negara pada Paripurna

Hal tersebut sesuai hasil rapat pimpinan (rapim) dan rapat badan musyawarah (bamus).

RUU Kementerian Negara
DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

uu md3
DPR Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13 dan Satu Badan Aspirasi Masyarakat

Hasil Bamus melibatkan para pimpinan fraksi menyebutkan penentuan pimpinan komisi diusulkan dari fraksi-fraksi dan dilakukan musyawarah mufakat.

komisi dpr ri 2024