PDIP Blak-blakan Sebut Gibran dan Bobby Jadi Kepala Daerah karena Keinginan Jokowi

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat blak-blakan menceritakan hubungan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi mendorong putranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo. Begitu juga dengan menantunya, Bobby Nasution yang maju menjadi wali kota Medan.

Djarot menuturkan, Jokowi yang meminta kepada PDIP agar mengusung keduanya sebagai kepala daerah. Kendati tetap melalui proses pengkaderan di internal partai.

"Saya buka saja di sini, itu Mas Gibran menjadi wali kota karena memang Pak Jokowi kader partai, ketika menginginkan anaknya untuk maju, 'izin maju' ya tentu dibantu. Bukan hanya anaknya, menantunya juga," kata Djarot kepada wartawan di kawasan Matraman, Jakarta, Senin (30/10).

Djarot juga membantah Megawati membangun dinasti karena anak Proklamator Bung Karno. Dia menjelaskan, meski anak Bung Karno, Megawati digembleng dari bawah.

"Betul bahwa Ibu Mega itu putrinya Bung Karno, tapi beliau melalui proses penggemblengan politik dalam dari bawah dan ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun. Bu Mega itu masuk PDI itu tahun 86 sebagai anggota DPR. Dulu sebagai ketua umum partai itu juga dari bawah. Beliau itu ketua DPC Jakarta Selatan, dari bawah," bebernya.

Anak Megawati, Puan Maharani karirnya di politik juga dari bawah. Puan menjadi ketua DPR juga karena memiliki suara terbanyak, bahkan Megawati sudah bukan presiden.

"Terus ada yang mengatakan, bagaimana dengan Mbak Puan? Sama. Mbak Puan juga dari bawah ya. Mbak dicalonkan sebagai ketua DPR RI itu ketika Bu Mega bukan presiden, tidak lagi berkuasa, ya kan? Jadi itu by process juga. Di DPR RI suaranya terbanyak sehingga ditugaskan sebagai menko PMK, dari bawah juga ya," klaim Djarot.

Djarot membandingkan dengan Jokowi. Sementara Jokowi saat ini masih berkuasa. Anaknya menjadi kepala daerah saat Jokowi masih presiden.

"Ini kalau masalah dinasti dari sisi keturunan. Ya keturunan, tapi bagaimana kita sekarang ini di masyarakat berkembang 'ini Pak Jokowi bangun dinasti'. Ya ketika dia berkuasa lho ya, ketika dia berkuasa. Betul di dalam proses demokrasi itu semua orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih, boleh semuanya. Tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya ya," pungkas Djarot.

Sebelumnya, Jokowi menjawab tudingan dari banyak pihak terkait membangun dinasi politik. Tudingan dinasti politik ini menguat setelah putra hingga menantu Jokowi menjadi kepala daerah.

"Serahkan masyarakat saja," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Jawa Barat, Jumat (13/10).