PDIP minta PMN di RAPBN 2016 direalokasi buat bangun jalan & irigasi
"PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016," kata Andreas.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 34 triliun untuk 23 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Anggaran sebesar itu sebaiknya direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung.
Anggota Fraksi PDIP DPR, Andreas Eddy Susetyo, menjelaskan program itu seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.
“Aspirasi prorakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," tegas Andreas di Jakarta, Kamis (29/10).
Andreas menegaskan, program kerakyatan memang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi dan juga PDIP. "Realokasi dana PMN sebesar lebih dari Rp 30 triliun akan menjadi stimulus ekonomi kerakyatan daripada digelontorkan ke BUMN,” jelasnya.
Anggota Komisi XI DPR ini meyakini persoalan pokok terkait RAPBN 2016 hanya soal PMN BUMN saja. Di luar itu diyakini semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga APBN 2016 dapat disetujui tepat waktu.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya menerima aspirasi untuk merealokasi dana PMN tersebut.
"PDIP sangat memahami garis kebijakan politik anggaran Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam situasi kebakaran hutan, musim kering yang begitu panjang, dan tantangan Pemerintah untuk memperbanyak program padat karya, maka usulan realokasi dana PMN tersebut sangat realistis", tegas Hasto.
Baca juga:
Jokowi pulang dari AS karena penanganan asap atau RAPBN 2016 mentok?
Gerindra akan tolak RAPBN 2016 dalam Paripurna besok
PAN: Sebelum KMP, kami sudah keberatan soal RAPBN 2016
PMN di BUMN terlalu besar, Golkar kubu ARB ancam tolak RAPBN 2016
NasDem minta seluruh fraksi di DPR serius tuntaskan RAPBN 2016
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara