PDIP minta tambahan 5 menteri, JK bilang akan dibicarakan dulu
JK mengaku belum pernah membahas soal perombakan kabinet dengan Presiden Jokowi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan berkomentar terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah yang menilai selayaknya PDI-P mendapat tambahan 5 kursi dalam jajaran Kabinet Kerja.
Menurut JK, belum ada pembicaraan terkait penambahan jatah kursi partai koalisi dalam pemerintahan. "Belum kita bicarakan. Saya tidak tahu," kata JK di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).
Namun, lanjut JK, pemerintah akan membahas usulan tersebut terlebih dahulu. "Bukan soal setuju dan tidak setuju. Ya di bicarakan dengan baik tentu pasti," imbuh JK.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta tambahan lima kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo jika dilakukan perombakan Kabinet Kerja.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah.
"Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu Beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah, Senin (22/6).
Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu, mengungkapkan, keberadaan menteri dari kalangan profesional tidak menjamin mulusnya roda pemerintahan. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang telah berjalan sekitar delapan bulan, khususnya pada kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi yang didominasi oleh kalangan profesional non partai politik.
Oleh karena itu, kata Basarah, sangat tidak relevan ketika kalangan profesional dari partai politik dianggap tidak mumpuni masuk dalam pemerintahan. Ia menilai, sejatinya, pemerintahan memerlukan dukungan politik sehingga sangat perlu mengakomodasi menteri dari partai politik dengan seleksi yang ketat.
Saat ditanya berapa kursi tambahan yang diminta PDI-P dalam postur kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle, Basarah menyebut kondisinya bisa sangat dinamis. Namun, ia menganggap jumlah ideal kursi menteri untuk PDI-P adalah empat kursi yang ada saat ini ditambah lima kursi.
"Lima kader PDI-P harus masuk lengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi sembilan jumlahnya," kata Basarah.
Baca juga:
Ini kata Pramono Anung soal PDIP berpeluang tambah menteri
Kader Demokrat bisa saja masuk kabinet, tergantung Jokowi dan SBY
Soal reshuffle, pimpinan DPR soroti kinerja menteri bidang ekonomi
NasDem sebut belum saatnya reshuffle kabinet, tukar posisi saja
Isu reshuffle menguat, beranikah Jokowi copot menteri dari parpol?
Zulkifli Hasan sarankan Jokowi reshuffle kabinet setelah setahun
Wiranto & Ical bantah buka puasa bareng Jokowi bahas soal reshuffle
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.