Pemkot Tangsel ditantang jelaskan dana hibah Rp 4 triliun

Pemkot Tangsel menyangkal tudingan Fitra.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyangkal seluruh tudingan soal dugaan penyelewengan dana hibah menjelang Pilkada. Bahkan, mereka meragukan penjelasan lembaga nirlaba Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), memaparkan kejanggalan keuangan melalui data dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sekretaris Fitra, Yenny Sucipto, balik menantang Pemerintah Kota Tangsel di bawah kepemimpinan Airin Rachmi Diany, supaya menjelaskan rincian dana hibah dari pusat pada 2014 sebesar Rp 4 triliun.

"Yang mana yang tidak benar angkanya? Semua yang kami berikan kepada wartawan pada waktu lalu, baik dana hibah yang menyebar ke organisasi dan angka pada penjelasan soal mark down, adalah laporan realisasi anggaran belanja," kata Yenny, Rabu (25/11).

Menurut Yenny, kini tinggal menunggu itikad baik dari Pemerintah Kota Tangsel supaya menjelaskan penggunaan anggaran kepada publik.

"Yang soal mark down, itu jumlah pendapatan daerah lho, bukan PAD. Pendapatan daerah itu terdiri dari PAD, transfer pusat dari daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Ini kan perlu dikaji, karena ini menarik terkait penggunaan anggaran," ujar Yenny.

Yenny mengaku wajar mempertanyakan dan meminta penjelasan, karena menurut dia pada 2014, Kota Tangsel mendapatkan dana hibah Rp 4 triliun.

"Kami bisa dong bertanya, ini ada potensi mark down, mereka harus menjelaskan. Rp 4 triliun itu yang kami pertanyakan. 2014 itu Tangsel mendapatkan hibah dari pusat sebesar Rp 4 triliun, itu yang perlu dikroscek, hibahnya buat apa?" ucap Yenny.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Uus Kusnadi mengatakan, pada 2014 realisasi pendapatan Kota Tangsel hanya Rp 2,28 Triliun. Hal itu berbeda dengan yang disampaikan Fitra, menyatakan tahun itu Tangsel realisasi pendapatannya sebesar Rp 6,3 triliun.

"Bagaimana mencapai Rp 6,3 triliun, realisasi pendapatan kita (Kota Tangsel) hanya Rp 2,28 Triliun. Fitra kemungkinan bicara non kas dan kas dari ya, dari LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)," kata Uus.

Soal tudingan adanya mark down, Uus membantahnya. Sebab menurut dia, pada tahun berikutnya, target realisasi pendapatan daerah Kota Tangsel naik dari Rp 2,28 triliun menjadi Rp 2,55 triliun.

"Kita sangat optimis, makanya naik dari Rp 2,28 triliun menjadi Rp 2,55 triliun," ujar Uus.

Uus menyampaikan, bengkaknya dana hibah pada tahun ini diakuinya karena Pilkada. "Tapi buat kebutuhan Pilkada itu sendiri, seperti ada pengaman dan lain-lain, itu karenanya bengkak," ucap Uus.

Tentang tudingan akibat membengkaknya dana hibah, dua dinas penting di Kota Tangsel yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, anggarannya menjadi dipangkas, Uus beralasan semua harus memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Jadi tidak ada cerita mengkorbannya dua dinas itu. Pemerintah kan harus mentelaah kebutuhannya, kan semua didasarkan kebutuhan mereka (Dinas Pendidikan dan Kesehatan). Kalau saya rasa untuk Dinas Pendidikan kenapa turun, karena pembangunan sekolah sekarang dilakukan Dinas Tata Kota, sedangkan kalau Dinas Kesehatan saya tak paham, tanya saja langsung ke kepala dinasnya," imbuh Uus.

Uus juga menyatakan Fitra keliru tentang dana hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 4 triliun. Sebab menurut dia pemerintah pusat mengirimkan dalam bentuk barang.

"Tapi saya lupa barang apa saja yang dikirim, harus dicek lagi," tutup Uus.

Baca juga:
Airin diduga sebar dana hibah ke 22 lembaga buat pemenangan pilkada
Panwas Tangsel terbukti langgar kode etik terkait kampanye Airin
DPRD akan laporkan dugaan permainan dana bansos Tangsel ke KPK
Wakil Airin sangkal dana hibah disebar buat pemenangan Pilkada
Lipat surat suara Pilkada, Karneti bisa kantongi Rp 500 ribu