Perhitungan Suara Pileg, Penyebab Parpol Sulit Terbuka Usung Calon Kepala Daerah
Arsul mengungkapkan bahwa pengusungan calon pilkada oleh partai politik telah dijadikan sebagai perhitungan sumber pemasukan di Pileg nanti.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, kesulitan partai politik untuk lebih terbuka dalam pengusungan calon kepala daerah. Salah satunya karena Pilkada menjadi perhitungan sumber perolehan suara pada Pileg.
Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang kerap kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
"Kalau terkait calon ya, saya kira ini terkait juga hal yang lain tidak bisa kita pungkiri ya, kalau ada yang memungkiri itu menurut saya munafik lah," ujar Arsul saat diskusi virtual yang dilaksanakan Negara Institut, Sabtu (20/6).
Arsul mengungkapkan bahwa pengusungan calon pilkada oleh partai politik telah dijadikan sebagai perhitungan sumber pemasukan di Pileg nanti. Hal itu menjadi faktor yang dia rasakan saat menduduki Sekjen PPP, walaupun dia tidak mengetahui apakah hal itu terjadi secara keseluruhan atau hanya sebagian.
"Itu juga menjadikan pilkada ini sebagai sumber pemasukan untuk menyiapkan katakanlah pileg, karena kepentingan utama partai-partai politik itu adalah pemilih legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Itu saya kira tidak usah ditutupi lah saya kira," ungkap Arsul.
Selain itu, Arsul mengatakan kesulitan yang lain untuk partai politik terbuka dalam distribusi calon kepala daerah, karena egoisme dan egosentris yang masih melekat.
"Jawaban saya itu adanya egoisme, egosentris itu masih melekat dan tidak gampang menghilangkannya. Karena itu, untuk menyeimbangkan ego kita, memang kita perlu perbaikan pada sistem terkait pilkada itu sendiri yang lebih menyajikan sistem yang kredibel," tuturnya,
Dia pun tidak menampik, akibat sistem yang masih perlu adanya perbaikan mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2002 telah menangkap ratusan penjabat kepala daerah.
Baca juga:
Kampanye Pilkada Serentak 2020 Disarankan Pakai Metode Virtual
DPR Soal Pentingnya Pilkada 9 Desember: Demokrasi & Ekonomi Tak Boleh Berhenti
Purnomo Tak Kaget Jika Rekomendasi Pilkada Solo Jatuh ke Tangan Gibran
DPR Bahas PKPU Pilkada Protokol Kesehatan Covid-19 Pekan Depan
Gibran Yakin Megawati Bakal Pilih Calon Wali Kota yang Elektabilitasnya Tinggi
KPU Sudah Rampungkan Peraturan Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19
Khawatir Covid-19, Dua Anggota Panwaslu Kecamatan Pilkada Bantul Mengundurkan Diri